Reses H. Mustakim di Tambun Utara, Warga Graha Prima Soroti Banjir dan Infrastruktur

Bekasi, bintang-save.com — Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai NasDem, H. Mustakim, S.H., menggelar kegiatan reses Tahun Sidang II Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2026, Sabtu (2/5) pagi, di Kantor RW 009, Perumahan Graha Prima Blok D, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara.

Kegiatan reses ini menjadi momentum untuk menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kecamatan Sukawangi, Tambelang, Tambun Utara, dan Sukatani. Sejumlah unsur hadir dalam kegiatan tersebut, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus RT/RW se-Desa Satria Jaya, Bhabinkamtibmas dan Babinsa, hingga perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi.

Perwakilan Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi, Irman Fauzi, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan reses tersebut. Ia berharap warga dapat memanfaatkan forum ini untuk menyampaikan usulan pembangunan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya reses ini. Semoga berjalan lancar dan masyarakat dapat memberikan masukan pembangunan yang bisa direalisasikan pada tahun 2027. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya,” ujarnya.

Dalam sambutannya, H. Mustakim menegaskan pentingnya reses sebagai sarana komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat. Ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah pembangunan di wilayah Graha Prima.

“Saya melihat di Graha Prima ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Mari manfaatkan reses ini untuk menyampaikan masukan dan usulan pembangunan di wilayah kita,” kata Mustakim.

Ketua RW 009, Fauzi, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya wilayahnya sebagai lokasi reses. Menurutnya, kegiatan ini memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan lingkungan.

“Terima kasih karena reses dilaksanakan di wilayah kami, sehingga kami bisa langsung melaporkan berbagai permasalahan yang ada,” ucapnya.

Sementara itu, perwakilan DPMD Kabupaten Bekasi, Citra, menyampaikan informasi terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades). Ia menjelaskan bahwa tahun ini mekanisme Pilkades berbeda dari sebelumnya.

“Pelaksanaan Pilkades tahun ini dilakukan di setiap TPS dengan jumlah lebih dari 500 daftar pemilih tetap per TPS. Selain itu, akan ada satu TPS di setiap desa yang menggunakan sistem elektronik. Kami berharap pelaksanaannya berjalan aman dan kondusif,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar usulan pembangunan masyarakat disinkronkan dengan program desa, guna menghindari tumpang tindih anggaran. “Desa juga memiliki anggaran pembangunan, dan masyarakat memiliki perwakilan di BPD,” tambahnya.

Memasuki sesi tanya jawab, persoalan banjir menjadi sorotan utama warga. Dedi, perwakilan RW 008, mengusulkan penanganan bantaran Kali Jambe yang kerap meluap.

“Kami usul dibuat turap di bantaran Kali Jambe dan di atasnya bisa dimanfaatkan sebagai jogging track dari RW 011 sampai RW 008. Selain itu, jembatan penghubung ke Jejalen Jaya juga perlu ditinggikan karena sering menghambat aliran air saat banjir,” ungkapnya.

Usulan tersebut mendapat dukungan dari Ahmad Sahroni, perwakilan RW 012, yang menyebut dampak banjir turut dirasakan wilayahnya. Hal senada juga disampaikan Hadi Susanto dari RT 07/012 yang mengusulkan pembangunan dinding penahan di sepanjang kali serta perhatian terhadap layanan kesehatan, khususnya terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Menanggapi hal itu, H. Mustakim mengakui bahwa persoalan banjir di Graha Prima masih menjadi pekerjaan besar. Upaya normalisasi yang telah dilakukan, kata dia, belum menjadi solusi permanen.

“Normalisasi sudah beberapa kali dilakukan, tapi baru sebatas meringankan. Untuk pemasangan pancang itu kewenangan kementerian, namun sudah kami sampaikan,” jelasnya.

Terkait jembatan penghubung ke Jejalen Jaya, Mustakim menyebutkan bahwa usulan pembangunan sebenarnya sudah diajukan dan ditargetkan pada 2025, namun belum terakomodasi anggaran.

“Mudah-mudahan di tahun 2026 ini bisa direalisasikan. Memang kondisi jembatan saat ini terlalu rendah dan perlu perbaikan,” katanya.

Ia juga meminta warga untuk menyiapkan proposal resmi terkait usulan pembangunan, agar dapat diperjuangkan melalui berbagai jalur, baik reses maupun musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

“Jangan berkecil hati, kita terus dorong bersama. Yang penting siapkan proposalnya, nanti akan kami bantu ajukan,” ujarnya.

Terkait layanan kesehatan, Mustakim menjelaskan bahwa pemerintah pusat tengah melakukan pembenahan regulasi KIS. Sebagai solusi sementara, masyarakat dapat memanfaatkan program Jamkesda dalam kondisi darurat.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat persoalan KIS yang terblokir bisa segera dibenahi,” tandasnya.

Ia menegaskan, aspirasi masyarakat tidak hanya dapat disampaikan melalui reses, tetapi juga melalui jalur formal lain seperti musrenbang dan perwakilan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga peluang realisasi pembangunan semakin terbuka. (Ccp)