Rp 1,2 Juta yang Merenggut Masa Depan Catatan Sosial-Budaya atas Tragedi Anak SD di NTT

Oleh: Karl Sibarani

Ketua Bidang Sosial Budaya PROJO

Tragedi meninggalnya seorang siswa Sekolah Dasar Negeri di Nusa Tenggara Timur akibat bunuh diri merupakan tamparan keras bagi nurani bangsa. Seorang anak—yang seharusnya berada pada fase bermain, belajar, dan menumbuhkan mimpi—justru terhimpit oleh beban yang bahkan kerap membuat orang dewasa kewalahan: biaya pendidikan.

Angka Rp 1,2 juta per tahun mungkin terdengar ringan bagi sebagian kalangan di perkotaan. Namun bagi banyak keluarga di wilayah NTT, angka tersebut bukan sekadar nominal. Ia adalah simbol jurang sosial, kemiskinan struktural, dan ketidakadilan kultural yang telah lama dibiarkan mengakar.

Pendidikan dan Luka Sosial yang Tak Terlihat

Secara normatif, pendidikan dasar negeri dinyatakan gratis. Namun dalam praktik sosial-budaya di lapangan, kenyataan sering kali berkata lain. Pungutan, iuran, atau kewajiban “tak tertulis” masih kerap terjadi dan secara kultural sulit ditolak oleh orang tua murid.

Dalam masyarakat kecil, sekolah bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan juga otoritas moral. Ketika sekolah meminta, orang tua merasa berkewajiban memenuhi—meski harus menanggung rasa malu, berutang, atau memendam tekanan batin yang mendalam.

Ironisnya, anak-anak—yang tidak memahami kompleksitas kebijakan negara—justru menjadi pihak paling rentan. Mereka menyerap kegelisahan ekonomi orang tuanya, merasakan rasa bersalah, malu, dan ketakutan. Dalam banyak budaya lokal, anak diajarkan untuk tidak “merepotkan” orang tua. Nilai yang sejatinya luhur ini berubah menjadi pisau bermata dua ketika berhadapan dengan kemiskinan dan sistem pendidikan yang minim empati.

Budaya Malu dan Harga Diri Anak

Dalam masyarakat kita, rasa malu merupakan mekanisme sosial yang sangat kuat. Anak yang tidak mampu membayar iuran, tidak memiliki perlengkapan sekolah, atau merasa berbeda dari teman-temannya, dapat mengalami tekanan psikologis yang serius. Sayangnya, kesehatan mental anak masih sering dianggap sepele, bahkan tabu untuk dibicarakan.

Kita kerap lupa bahwa anak juga manusia yang memiliki batas daya tahan. Ketika tidak tersedia ruang aman untuk berbicara, ketika sekolah tidak memiliki sistem pendampingan psikologis yang memadai, maka tekanan itu mencari jalan keluar sendiri. Dalam tragedi ini, jalan keluar tersebut berujung pada kehilangan nyawa—sebuah peristiwa yang tak seharusnya pernah terjadi.

Cermin Buram Negara dan Masyarakat

Peristiwa ini tidak bisa disederhanakan sebagai kesalahan individu, orang tua, atau satu sekolah semata. Ia adalah cermin buram dari kegagalan kolektif: negara yang belum sepenuhnya hadir, sistem pendidikan yang kurang sensitif terhadap konteks sosial-budaya, serta masyarakat yang terlalu lama menormalisasi beban hidup pada mereka yang paling lemah.

Jika pendidikan benar-benar dimaknai sebagai alat pembebasan, maka tidak boleh ada satu pun anak yang merasa hidupnya lebih murah daripada biaya sekolah.

Seruan Moral

Sebagai bangsa, kita harus berani melakukan koreksi menyeluruh. Pengawasan ketat terhadap segala bentuk pungutan sekolah, penguatan bantuan pendidikan bagi daerah tertinggal, serta kehadiran layanan konseling yang manusiawi di sekolah-sekolah merupakan keharusan—bukan pilihan.

Lebih dari itu, kita perlu membangun kembali budaya solidaritas: sekolah yang melindungi, bukan menekan; negara yang hadir sebelum tragedi terjadi, bukan setelah nyawa melayang.

Rp 1,2 juta tidak seharusnya menjadi harga sebuah nyawa.

Dan satu anak yang pergi terlalu cepat sudah lebih dari cukup untuk membuat kita berhenti, merenung, dan berubah. (TS)