Reses Ahmad Faisal: Soroti Ironi Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Bekasi

Bekasi, bintang-save.com – Kabupaten Bekasi dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Namun, besarnya jumlah perusahaan yang beroperasi di daerah ini belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Persoalan inilah yang disoroti Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bekasi, Ahmad Faisal, S.H.I., saat menggelar reses masa persidangan ke-I tahun sidang 2026/2027 di halaman SMK Tiara Bangsa, Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Selasa (10/11/2026) malam.

Di hadapan masyarakat, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi itu menyinggung kondisi ketenagakerjaan yang dinilainya masih membutuhkan pembenahan serius. Dengan lebih dari 20 ribu perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bekasi, penyerapan tenaga kerja lokal justru masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Faisal menilai, keberadaan kawasan industri semestinya memberikan dampak nyata bagi masyarakat di sekitarnya. Jangan sampai geliat industri hanya terlihat dari pertumbuhan perusahaan, sementara warga lokal masih kesulitan mengakses pekerjaan karena keterbatasan keterampilan, informasi, maupun fasilitas pelatihan.

“Kabupaten Bekasi dianggap sebagai kota industri dengan lebih dari 20 ribu perusahaan. Tetapi, penyerapan tenaga kerja lokal masih sangat sedikit. Ini menjadi persoalan yang harus kita pikirkan dan carikan solusinya bersama,” ujar Faisal.

Menurutnya, salah satu langkah yang perlu didorong adalah memperluas akses pelatihan kerja melalui penguatan Balai Latihan Kerja (BLK). Ia mengungkapkan, DPRD tengah berupaya mendorong pembahasan aturan yang dapat memfasilitasi masyarakat lokal agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia industri.

Faisal juga mengkritisi pola penyelenggaraan bursa kerja atau job fair yang selama ini kerap diikuti puluhan ribu pencari kerja. Menurutnya, kegiatan berskala besar belum tentu mampu menjawab persoalan secara efektif apabila tidak dibarengi pemetaan kebutuhan tenaga kerja dan potensi pencari kerja di tingkat lokal.

“Kami dari DPRD sedang berupaya memitigasi persoalan ini. Bagaimana ke depan di setiap desa bisa tersedia BLK, kemudian job fair juga dilaksanakan dalam lingkup yang lebih kecil. Dengan begitu, penjaringan tenaga kerja lokal bisa lebih tepat sasaran,” katanya.

Gagasan tersebut, menurut Faisal, perlu menjadi bagian dari pembenahan sistem ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi. Sebab, persoalan pengangguran tidak cukup diselesaikan hanya dengan menggelar bursa kerja sesekali. Pemerintah daerah perlu memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi, pelatihan, pendampingan, dan kesempatan yang sepadan untuk masuk ke dunia kerja.

Selain persoalan ketenagakerjaan, reses tersebut juga mengungkap persoalan lain yang tak kalah penting, yakni minimnya perhatian terhadap pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Aspirasi itu disampaikan Riani, warga Desa Sumberjaya. Ia mengungkapkan, sejumlah pelaku UMKM di wilayahnya mulai mengembangkan usaha secara mandiri, tetapi belum merasakan kehadiran program pembinaan maupun pendampingan dari pemerintah.

Riani berharap pemerintah daerah lebih aktif memberikan informasi mengenai program pelatihan, pembinaan, dan fasilitas pengembangan usaha. Menurutnya, pelaku UMKM membutuhkan dukungan konkret agar usaha yang telah dirintis tidak berjalan sendiri tanpa pendampingan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Faisal mengakui bahwa secara pembagian tugas, Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi membidangi pemerintahan, sedangkan urusan UMKM lebih berkaitan dengan lingkup kerja Komisi IV. Meski demikian, ia memastikan persoalan pemberdayaan UMKM tetap menjadi perhatiannya.

“Terkait UMKM, memang saya di Komisi I membidangi pemerintahan. Seharusnya persoalan UMKM ini berada di Komisi IV. Namun, permasalahan ini tetap menjadi atensi saya. Setelah reses ini, saya kira kita bisa berdiskusi secara khusus mengenai pemberdayaan UMKM dan Balai Latihan Kerja,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut membuka ruang pembahasan lebih luas mengenai perlunya keterhubungan antara pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. UMKM membutuhkan pembinaan agar mampu tumbuh, sementara pencari kerja membutuhkan keterampilan agar tidak tersisih di tengah ketatnya persaingan industri.

Dalam kesempatan itu, Faisal juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga sinergi pasca-Pilkades serentak. Ia menilai perbedaan pilihan politik tidak seharusnya menjadi penghalang bagi warga untuk bersama-sama mendorong kemajuan wilayah.

“Alhamdulillah, malam ini kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan reses. Terima kasih atas kehadiran masyarakat. Pasca-Pilkades serentak ini, mudah-mudahan kita semua bisa bersinergi demi kemajuan masyarakat bersama,” tuturnya.

Ia berharap reses tidak berhenti sebagai agenda formal penyerapan aspirasi, tetapi menjadi pintu masuk bagi penyelesaian persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Berbagai usulan warga, kata dia, akan ditampung dan diperjuangkan melalui jalur legislatif sesuai kewenangan yang dimiliki.

“Insyaallah, saya siap membantu sekuat tenaga untuk merealisasikan aspirasi masyarakat. Apa yang menjadi usulan dan kebutuhan warga akan saya perjuangkan,” tegas Faisal. (Ccp)