PKS Kabupaten Bekasi Dorong Program Ketahanan Pangan Berbasis Kemandirian

BEKASI, bintang-save.com — Upaya memperkuat ketahanan pangan berbasis masyarakat terus didorong Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi. Melalui kegiatan Konsolidasi Ketahanan Pangan BPPN DPC PKS se-Kabupaten Bekasi yang digelar di kantor DPD PKS Kabupaten Bekasi, Ruko Sentra Niaga Kalimas, Jalan KH Noer Ali No.16, Desa Setiadarma, Tambun Selatan, Minggu (17/5/2026), PKS menegaskan komitmennya untuk tidak hanya hadir dalam ruang politik, tetapi juga terlibat langsung dalam isu pembangunan dan kemandirian pangan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Kabid Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi Yayan Yuliandi, Kabid Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi Sawitri Wulandari, para Duta Tani DPC PKS se-Kabupaten Bekasi, serta jajaran kader dan pengurus partai.

Ketua BPPN PKS Kabupaten Bekasi, M. Fauzan, mengatakan konsolidasi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat jaringan program ketahanan pangan hingga tingkat kecamatan dan desa.

“Setelah konsolidasi hari ini, kami juga akan melakukan kegiatan serupa di masing-masing DPC agar program-program yang menjadi fokus DPW dan DPP bisa sampai ke setiap cabang di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

Menurut Fauzan, PKS ingin membangun kolaborasi nyata dengan pemerintah daerah melalui dinas terkait, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

“Kami membangun koordinasi dan kolaborasi dengan dinas. Jadi kami tidak hanya mengurus politik, tetapi juga hal lain seperti ketahanan pangan,” katanya.

Ia menilai Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar di sektor pangan yang perlu dijaga dan dikembangkan. Wilayah utara dinilai memiliki potensi pertanian yang kuat, sementara kawasan selatan berkembang di sektor peternakan dan budidaya hortikultura.

“Potensi pertanian ada di wilayah utara seperti Babelan. Di selatan lebih banyak potensi peternakan, termasuk budidaya anggur dan melon. Karena itu kami membentuk duta tani di setiap kecamatan untuk mengangkat potensi wilayah masing-masing dengan memanfaatkan jaringan partai yang sudah terbentuk,” jelasnya.

Ke depan, PKS juga berencana menggelar pelatihan langsung di lapangan agar masyarakat dapat menerapkan sistem pertanian dan budidaya secara praktis di lingkungannya masing-masing.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Akhmad Hisyam, berharap gerakan ketahanan pangan mampu menumbuhkan kembali kecintaan masyarakat terhadap dunia pertanian.

“Semoga kegiatan ini memberikan lonjakan kecintaan kita terhadap pertanian dan mencintai kegiatan menanam,” ucapnya.

Gagasan ketahanan pangan berbasis rumah tangga juga disampaikan Duta Tani DPD PKS Kabupaten Bekasi, Ridwan Setiawan. Ia mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk kebutuhan pangan sehari-hari.

“Konsep pekarangan hijau adalah memanfaatkan halaman atau lahan sekitar rumah. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Minimal kalau ingin makan kangkung misalnya, tidak perlu membeli,” katanya.

Menurut Ridwan, konsep tersebut bukan hanya mendukung ketahanan pangan keluarga, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau, mengurangi polusi, hingga menekan pengeluaran harian masyarakat.

“Selain itu juga bisa menjadi sarana edukasi. Harapannya melalui program ini lahir kader-kader yang berdaya,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Dra. Hj. Ani Rukmini, M.I.Kom, menyebut program ketahanan pangan yang diusung PKS sejalan dengan tema Milad PKS ke-24 yang mengangkat isu pangan, energi, dan ekonomi.

Ia menilai program tersebut juga relevan dengan bidang kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi yang membidangi sektor pangan dan pertanian.

“Walaupun ini inisiasi partai, tetapi partai juga merupakan entitas masyarakat. Jadi program ini menjadi kontribusi PKS melalui kader dan programnya dalam memperkuat ketahanan pangan, energi, dan ekonomi,” katanya.

Ani menegaskan pembangunan tidak hanya ditopang pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat melalui gerakan kolektif yang terorganisir.

“Mobilitas pembangunan ditopang dua hal, yakni vertikal dan horizontal. Vertikal itu pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Sedangkan horizontal adalah masyarakat, baik yang berkelompok maupun individu,” ujarnya.

Ia juga menyoroti perubahan budaya dan alih fungsi lahan yang mulai menggeser identitas Kabupaten Bekasi sebagai salah satu daerah pemasok pangan.

“Dulu Kabupaten Bekasi menjadi salah satu pemasok pangan. Maka sektor pertanian dan perikanan jangan sampai tergeser karena perubahan budaya dan kultur masyarakat,” katanya.

Menurutnya, konsep ketahanan pangan saat ini tidak lagi terbatas pada lahan persawahan, melainkan dapat dimulai dari lingkungan rumah masing-masing.

“Kalau bicara pertanian, jangan hanya bicara sawah. Pekarangan rumah dan lingkungan sekitar juga bisa dimanfaatkan. Begitu juga sektor perikanan,” tuturnya.

Ani berharap kegiatan konsolidasi tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan ditindaklanjuti dengan pembentukan kelompok tani yang memiliki legalitas jelas dan mampu bergerak aktif di masyarakat.

“Harapannya kegiatan ini bukan sekadar ajang kumpul, tetapi harus ada tindak lanjut nyata, termasuk terbentuknya kelompok-kelompok tani yang legal dan berkelanjutan,” tandasnya. (Ccp/Red)