Rp150 Juta untuk Pemeliharaan Air Mancur Plaza Pemkab Bekasi, Aktivis Soroti Kondisi Memprihatinkan: “Apa yang Sebenarnya Diperbaiki?”

Kabupaten Bekasi, Bintang_Save.com — Proyek pemeliharaan dan perbaikan kolam air mancur Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi menuai sorotan tajam dari aktivis sosial kontrol. Koordinator LSM KCBI (Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia), Luhut Sinaga, menilai pekerjaan proyek yang menelan anggaran ratusan juta rupiah itu diduga dikerjakan asal-asalan dan tidak mencerminkan kualitas pekerjaan yang semestinya.

Menurut Luhut, kondisi fisik kolam air mancur yang berada tepat di jantung pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi saat ini terlihat sangat memprihatinkan. Ia mengaku telah turun langsung melakukan investigasi ke lokasi dan menemukan sejumlah kerusakan yang dinilai menunjukkan buruknya kualitas pekerjaan pemeliharaan tersebut.

“Ini sangat memalukan. Lokasinya berada di pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi, tetapi kondisinya justru terlihat tidak terawat. Tempat duduk di sekitar kolam banyak yang retak, pot-pot bunga dari semen juga pecah dan rusak. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya dipelihara dan diperbaiki dengan anggaran sebesar Rp150 juta itu?” tegas Luhut kepada awak media.

Ia menjelaskan, proyek tersebut merupakan kegiatan Tahun Anggaran 2025 dengan nama paket Pemeliharaan dan Perbaikan Kolam Air Mancur Plaza Pemkab Bekasi. Paket pekerjaan itu tercatat memiliki Kode Paket 10154058000 dan Kode RUP 55680131 dengan nilai anggaran sebesar Rp150.000.000.

Dalam data yang diperoleh pihaknya, proyek tersebut dimenangkan oleh penyedia bernama Dzaki Jaya Kusuma dengan nilai kontrak sebesar Rp148.000.000 untuk pekerjaan perawatan plaza air mancur yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Namun ironisnya, kata Luhut, hasil pekerjaan yang menggunakan uang negara tersebut justru dinilai jauh dari kata layak. Ia menduga pekerjaan dilakukan tanpa memperhatikan kualitas dan ketahanan fisik bangunan.

“Kalau baru beberapa waktu dikerjakan tapi kondisinya sudah rusak seperti ini, tentu publik patut curiga. Jangan sampai anggaran pemeliharaan hanya menjadi formalitas administrasi, sementara hasil pekerjaannya tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun estetika lingkungan pemerintahan,” ujarnya.

Luhut juga mengaku sebelumnya telah mencoba meminta klarifikasi kepada pihak terkait, termasuk kepada pejabat yang disebut bernama Imron. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan.

“Saya tadi pagi sekitar pukul 09.00 WIB mencoba menghubungi Pak Imron melalui telepon WhatsApp untuk meminta klarifikasi, tetapi tidak diangkat. Pesan WhatsApp juga tidak dibalas sama sekali. Sangat disayangkan ketika publik membutuhkan penjelasan, justru tidak ada respons,” katanya.

Sebagai bentuk tindak lanjut, pihaknya mengaku tengah mengumpulkan berbagai dokumen dan bukti lapangan terkait sejumlah kegiatan yang ada di Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Bekasi. Luhut menegaskan, pihaknya berencana membawa persoalan tersebut ke ranah hukum apabila ditemukan indikasi penyimpangan anggaran.

“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Semua bukti sedang kami kumpulkan. Dalam waktu dekat, temuan ini akan kami laporkan ke aparat penegak hukum agar dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan transparan,” tegasnya.

Ia pun meminta Inspektorat maupun instansi terkait segera turun tangan melakukan audit terhadap pekerjaan tersebut agar tidak menimbulkan dugaan liar di tengah masyarakat.

“Jangan sampai wajah pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi justru menjadi simbol buruknya pengawasan proyek. Pemerintah harus terbuka dan berani mengevaluasi pekerjaan yang diduga tidak sesuai kualitas,” pungkasnya.(TS)