“Bekasi Tak Baik-Baik Saja”: Budi Mustafa Beberkan Tekanan Anggaran dan Mandeknya Pembangunan di Telaga Murni

Bekasi, bintang-save.com — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKS, Budi Muhammad Mustafa, menegaskan kondisi fiskal daerah yang tengah tertekan saat menggelar reses Tahun Sidang II Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2026 di lapangan fasos/fasum Perumahan Telaga Pesona RW 017, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Sabtu (2/5/2026) malam.

Di hadapan warga, Budi tidak menutup-nutupi situasi yang ia sebut “tidak baik-baik saja”. Ia menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor utama belum maksimalnya pembangunan di Kabupaten Bekasi.

“Malam ini adalah reses terakhir, mudah-mudahan menjadi langkah kita untuk membangun wilayah bersama. Tapi harus jujur, Kabupaten Bekasi memang sedang tidak baik-baik saja,” ujar Budi.

Ia menjelaskan, dari total alokasi anggaran sekitar Rp8,9 triliun, pemerintah daerah harus menerima pemotongan transfer pusat sebesar Rp650 miliar. Dampaknya, sejumlah program pembangunan terpaksa dipangkas.

“Agenda kegiatan harus disesuaikan lagi. Ini berpengaruh langsung pada pembangunan di lapangan,” katanya.

Budi juga menyoroti ketimpangan sumber pendapatan daerah. Menurutnya, salah satu potensi besar, yakni pajak kendaraan bermotor, justru sebagian besar masuk ke provinsi.

“Dari pajak kendaraan bermotor, sekitar 60 persen masuk ke provinsi. Ini tentu memengaruhi kapasitas fiskal daerah,” jelasnya.

Dalam konteks kebutuhan infrastruktur, Budi mengungkapkan bahwa anggaran yang tersedia jauh dari cukup. Ia bahkan menyebut kebutuhan pembangunan jalan dan lingkungan (jaling) di Kabupaten Bekasi bisa mencapai Rp10 triliun.

Di sisi lain, persoalan klasik seperti belum diserahterimakannya sejumlah perumahan ke pemerintah daerah turut menghambat intervensi pembangunan. Perumahan Telaga Murni menjadi salah satu contoh.

“Selama belum diserahkan ke pemda, pembangunan tidak bisa masuk melalui APBD. Padahal masyarakat sudah sangat membutuhkan,” tegasnya.

Meski demikian, Budi mendorong warga untuk tetap aktif mengusulkan kebutuhan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), terutama untuk fasilitas seperti penerangan jalan umum (PJU) dan infrastruktur lingkungan.

“Jangan bosan mengusulkan. Karena anggaran jaling saja sudah sangat besar, jadi harus antre dan bertahap,” ujarnya.

Ia juga menyinggung minimnya kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Kabupaten Bekasi. Dari ratusan perusahaan yang beroperasi, hanya sekitar 40 yang menyalurkan CSR di wilayah ini.

“Ini potensi yang seharusnya bisa membantu pembangunan. Tapi faktanya, banyak CSR justru mengalir ke luar daerah,” katanya.

Selain infrastruktur, Budi menyoroti persoalan ketenagakerjaan, khususnya bagi generasi muda di wilayah Cikarang Barat. Ia menilai, keberadaan kawasan industri seharusnya membuka peluang kerja lebih luas bagi warga lokal.

“Seharusnya anak-anak kita bisa bekerja di perusahaan sekitar. Dinas tenaga kerja sudah sering mengadakan pelatihan dan bursa kerja, tinggal bagaimana kita manfaatkan,” ujarnya.

Sementara itu, dalam sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah persoalan mendesak. Ketua RW 017, Dodi, mengungkapkan kondisi lingkungan yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari kantor sekretariat yang sudah rusak, jalan retak akibat turab yang turun, hingga saluran air yang perlu perbaikan.

“Perumahan ini sudah 22 tahun, tapi fasilitas dasar belum memadai. Kami berharap ada perhatian nyata,” katanya.

Reses berlangsung kondusif dengan partisipasi warga, tokoh masyarakat, RT/RW, ibu-ibu PKK, serta kader posyandu. Kegiatan ini menjadi ruang terbuka bagi warga untuk menyampaikan langsung kebutuhan mereka—di tengah keterbatasan anggaran yang diakui sendiri oleh wakil rakyatnya.

Dalam kegiatan reses ini dilakukan pula penyerahan bantuan dari anggota DPR RI dari Fraksi PKS, H. Jalal Abdul Nasir, Ak. yang secara simbolis diserahkan kepada Ketua RW. 017, Dodi. (Ccp)