Antrean BBM Bersubsidi Jadi Perhatian, Wali Kota Lubuk Linggau Ikuti Rakor Bersama Gubernur Sumsel Cari Solusi Distribusi Tepat Sasaran

LUBUK LINGGAU, Bintang_Save.com – Pemerintah Kota Lubuk Linggau bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat koordinasi dalam mencari solusi terhadap persoalan antrean pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Antrean Pengisian BBM Bersubsidi di SPBU dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang diikuti secara virtual oleh Wali Kota Lubuk Linggau H. Rachmat Hidayat bersama Gubernur Sumsel H. Herman Deru, di Kantor Satlantas Air Kuti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Selasa (7/7/2026).

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan antrean panjang BBM bersubsidi yang terjadi di sejumlah wilayah.

Melalui koordinasi lintas sektor ini, pemerintah berupaya memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait membahas langkah-langkah pengawasan serta penanganan agar ketersediaan BBM bersubsidi dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Wali Kota Lubuk Linggau H. Rachmat Hidayat menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan seluruh pihak terkait dalam menciptakan sistem distribusi BBM yang efektif serta mencegah berbagai kendala di lapangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Lubuk Linggau AKBP Adhitia Bagus Arjunadi, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Lubuk Linggau H. Emra Endi Kusuma, Kepala Diskominfotiksan Ervan Affansyah, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup M.M. Kendi Lenggana, Kasat Pol PP Fahrizal Raharja, Kabag Perekonomian dan SDA Yulia Efrina, Kabag Prokopim Taufik Hidayat, serta sejumlah perwakilan OPD terkait.

Rapat koordinasi ini diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret dalam mengatasi persoalan antrean BBM bersubsidi, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan distribusi energi bersubsidi dapat berjalan sesuai aturan pemerintah. (Ae)