Reses Marico: Normalisasi Kalijambe Ditargetkan Awal 2027

Bekasi, bintang-save.com – Persoalan banjir akibat luapan Kali Kalijambe hingga belum tersedianya fasilitas penanganan bagi orang terlantar dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) menjadi aspirasi yang mengemuka dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Golkar, Marico, S.E., M.M.

Reses masa persidangan ke-I tahun sidang 2026–2027 itu digelar di Jet Kopi, Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Rabu (11/11/2026) siang. Kegiatan tersebut dimanfaatkan warga untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Marico menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin anggota legislatif, melainkan ruang komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat di daerah pemilihan. Melalui forum tersebut, warga diharapkan berani menyampaikan kebutuhan maupun persoalan yang selama ini belum mendapatkan penyelesaian.

Menurut anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi itu, aspirasi masyarakat dapat mencakup berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, hingga persoalan sosial yang membutuhkan intervensi pemerintah.

“Manfaatkan reses kali ini untuk menyampaikan aspirasi maupun masukan bagi pembangunan di Kecamatan Tambun Selatan. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi momentum untuk semakin mempererat silaturahmi antara saya dengan masyarakat,” ujar Marico.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah banjir di kawasan Papan Mas yang berkaitan dengan kondisi Kali Kalijambe. Menanggapi keluhan tersebut, Marico menyebut normalisasi kali telah masuk dalam daftar prioritas perjuangannya sejak tahun lalu.

Ia berharap rencana penanganan tersebut dapat direalisasikan pada awal 2027. Namun, masyarakat tentu membutuhkan kepastian lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan, dukungan anggaran, serta langkah teknis yang akan dilakukan agar persoalan banjir tidak terus berulang setiap musim hujan.

“Normalisasi kali memang sudah saya masukkan sebagai salah satu prioritas sejak tahun lalu. Mudah-mudahan bisa direalisasikan pada awal tahun depan,” ungkapnya.

Selain persoalan banjir, warga juga menyampaikan kebutuhan fasilitas rumah singgah bagi orang terlantar dan ODGJ di wilayah Tambun Selatan. Aspirasi ini menyoroti persoalan pelayanan sosial yang membutuhkan penanganan lebih terarah, terutama bagi warga yang tidak memiliki keluarga atau tempat tinggal yang layak.

Marico menyatakan akan mencoba mendorong pembangunan rumah singgah serta fasilitas layanan kesehatan berupa rumah sakit untuk mendukung penanganan persoalan tersebut. Menurutnya, kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga fasilitas sosial dan kesehatan yang dapat memberikan perlindungan bagi kelompok rentan.

Aspirasi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan sosial di kawasan padat penduduk dan industri seperti Tambun Selatan membutuhkan perhatian serius. Keberadaan fasilitas penampungan dan layanan kesehatan yang memadai menjadi bagian penting dari tanggung jawab pelayanan publik.

Sementara itu, Kepala Desa Tambun, Endang S. Nasidi, S.H., yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas undangan dan kesempatan untuk mengikuti reses. Ia menyebut kegiatan itu menjadi pengalaman pertamanya menghadiri agenda reses anggota DPRD sejak menjabat sebagai kepala desa.

Endang berharap berbagai aspirasi masyarakat Desa Tambun yang disampaikan melalui forum tersebut dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan DPRD dalam menyusun serta menjalankan program pembangunan.

“Terima kasih atas undangannya. Ini merupakan reses pertama saya. Mudah-mudahan aspirasi masyarakat Tambun, khususnya, bisa direalisasikan. Program kerja ke depan antara pemerintah desa dan DPRD juga bisa dikolaborasikan,” kata Endang.

Melalui reses tersebut, Marico diharapkan tidak hanya menampung aspirasi warga, tetapi juga mengawal tindak lanjutnya melalui pembahasan di DPRD dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Sebab, persoalan banjir, kebutuhan rumah singgah, serta layanan kesehatan bagi kelompok rentan tidak cukup dijawab dengan janji, melainkan membutuhkan langkah konkret dan kepastian realisasi. (Ccp)