Hj. Tuti Elawati Dilantik sebagai Pengurus DPP PABPDSI, Dorong Sinergi BPD dengan BRIN untuk Kemajuan Desa Lambangsari

BEKASI, bintang-save.com – Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lambangsari, Hj. Tuti Elawati, menghadiri Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (DPP PABPDSI) Periode 2026–2032 yang dirangkaikan dengan Retret Nasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Alun-Alun Pasanggrahan Pajajaran, Purwakarta, Senin (13/7/2026).

Kegiatan berskala nasional tersebut diikuti para pengurus dan anggota BPD dari berbagai daerah di Indonesia sebagai wadah memperkuat kapasitas kelembagaan BPD dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Selain prosesi pelantikan pengurus DPP PABPDSI, para peserta juga mengikuti sejumlah agenda pembinaan dan penguatan kapasitas, mulai dari peningkatan fungsi pengawasan, legislasi, hingga penguatan kemitraan antara BPD dan pemerintah desa dalam mendorong pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Hj. Tuti Elawati mengatakan, forum tersebut memberikan banyak wawasan dan menjadi momentum penting untuk memperkuat peran BPD sebagai mitra strategis pemerintah desa.

"Retret nasional ini memberikan banyak pembelajaran bagi kami sebagai anggota BPD. Kami semakin memahami bahwa BPD bukan hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi mitra yang aktif dalam melahirkan kebijakan dan program pembangunan yang transparan, partisipatif, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Hj. Tuti.

Menurutnya, tantangan pembangunan desa ke depan membutuhkan kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pihak, termasuk lembaga riset dan inovasi nasional.

Karena itu, Hj. Tuti berkomitmen mendorong Desa Lambangsari agar dapat menjalin sinergi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai langkah memperkuat pembangunan desa berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

"Ke depan, saya memiliki harapan besar agar Desa Lambangsari dapat menjadi desa binaan BRIN. Dengan pendampingan dari para peneliti dan tenaga ahli, saya optimistis potensi desa dapat dikembangkan lebih maksimal, baik di bidang pemberdayaan masyarakat, pengelolaan lingkungan, ekonomi kreatif, digitalisasi pelayanan, maupun inovasi lainnya yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Ia menilai, kolaborasi dengan BRIN akan membuka peluang bagi desa untuk mengembangkan berbagai program berbasis riset sehingga pembangunan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga didukung kajian ilmiah yang berkelanjutan.

"Saya berharap BPD mampu menjadi jembatan yang mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan berbagai potensi kerja sama lintas sektor. Jika desa mampu berkolaborasi dengan lembaga seperti BRIN, saya yakin akan lahir berbagai inovasi yang dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya. Inilah yang ingin kami perjuangkan demi mewujudkan Lambangsari yang semakin maju, mandiri, dan berdaya saing," tambahnya.

Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 143 pengurus DPP PABPDSI resmi dilantik untuk masa bakti 2026–2032. Dari Kabupaten Bekasi, terdapat empat nama yang masuk dalam jajaran kepengurusan DPP, yakni Hj. Tuti Elawati, H. Karno, Dahroni, dan Salif Syaifulloh.

Hj. Tuti berharap kepengurusan baru DPP PABPDSI mampu menjadi motor penggerak dalam memperkuat eksistensi BPD di seluruh Indonesia serta mendorong lahirnya tata kelola pemerintahan desa yang semakin profesional, inovatif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (Tjp/Red)