PKS Dorong Ketahanan Pangan Berbasis Pekarangan Rumah, Ani Rukmini: Kontribusi Nyata Partai dalam Mendukung Pembangunan Daerah

BEKASI, bintang-save.com — Isu ketahanan pangan menjadi perhatian serius Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi. Di tengah pesatnya pembangunan dan perubahan budaya masyarakat, PKS menilai Kabupaten Bekasi tidak boleh kehilangan identitasnya sebagai salah satu daerah pemasok pangan di Jawa Barat.

Hal itu mengemuka dalam kegiatan Konsolidasi Ketahanan Pangan BPPN DPC PKS se-Kabupaten Bekasi yang digelar di kantor DPD PKS Kabupaten Bekasi, Ruko Sentra Niaga Kalimas, Jalan KH Noer Ali No.16, Desa Setiadarma, Tambun Selatan, Minggu (17/5/2026).

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Dra. Hj. Ani Rukmini, M.I.Kom, menegaskan program ketahanan pangan yang diinisiasi PKS bukan sekadar agenda politik, melainkan bagian dari kontribusi nyata partai dalam mendukung pembangunan daerah dan kemandirian masyarakat.

“Walaupun ini inisiasi partai, tetapi partai juga merupakan entitas masyarakat. Jadi kegiatan ini merupakan kontribusi PKS melalui program dan kader dalam memperkuat ketahanan pangan, energi, dan ekonomi,” ujarnya.

Menurut Ani, isu ketahanan pangan saat ini menjadi sangat penting karena Kabupaten Bekasi sebelumnya dikenal sebagai salah satu daerah pemasok pangan. Namun, perkembangan kawasan industri dan perubahan kultur masyarakat perlahan mulai menggeser sektor pertanian dan perikanan.

“Nah, sebelumnya Kabupaten Bekasi itu menjadi salah satu pemasok pangan. Bagaimana sektor pertanian dan perikanan ini tidak mengalami pergeseran karena adanya perubahan budaya dan kultur masyarakat,” katanya.

Ia menilai konsep ketahanan pangan tidak lagi hanya bergantung pada lahan persawahan luas, tetapi juga dapat dimulai dari lingkungan rumah dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia di masyarakat.

“Kami ingin masyarakat mandiri dari resources yang tersedia, entah itu lauknya, sawahnya, atau tanahnya. Jadi kalau bicara pertanian jangan hanya bicara lahan sawah, tetapi juga bisa berbasis pekarangan rumah dan lingkungan sekitar. Begitu juga sektor perikanan,” ucapnya.

Ani menambahkan, pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan gerakan masyarakat yang terorganisir.

“Mobilitas pembangunan itu ditopang dua hal, yakni mobilitas vertikal dan horizontal. Vertikal itu unsur pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Sedangkan horizontal adalah unsur masyarakat, baik yang berkelompok maupun individu,” jelasnya.

Karena itu, ia berharap konsolidasi ketahanan pangan tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan ditindaklanjuti dengan pembentukan kelompok tani yang memiliki legalitas dan program berkelanjutan.

“Harapannya kegiatan ini bukan sekadar ajang kumpul, tetapi harus ada tindak lanjut nyata. Harus terbentuk kelompok-kelompok tani yang punya legalitas jelas,” tegasnya.

Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Akhmad Hisyam, berharap gerakan tersebut mampu menumbuhkan kembali kecintaan masyarakat terhadap dunia pertanian dan budaya menanam di lingkungan rumah masing-masing. 

"Jadi yang pertama itu dulu: mencintai menanam. Karena selama ini makin banyak orang-orang di desa-desa itu yang justru meninggalkan pertanian," ungkapnya penuh penekanan. 

Ketua BPPN PKS Kabupaten Bekasi, M. Fauzan, mengatakan pihaknya tengah membangun gerakan ketahanan pangan berbasis jaringan kader hingga tingkat kecamatan.

“Kami membangun koordinasi dan kolaborasi dengan dinas. Jadi kami tidak hanya mengurus politik, tetapi juga isu ketahanan pangan,” ujarnya.

Menurut Fauzan, Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang perlu dioptimalkan melalui pembentukan duta tani di setiap kecamatan.

“Potensi pertanian ada di wilayah utara seperti Babelan. Sementara di selatan lebih banyak potensi peternakan dan budidaya seperti anggur dan melon,” katanya.

Ke depan, PKS juga berencana menggelar pelatihan langsung di lapangan agar masyarakat mampu menerapkan konsep ketahanan pangan secara mandiri.

Sementara itu, Duta Tani DPD PKS Kabupaten Bekasi, Ridwan Setiawan, memperkenalkan konsep “pekarangan hijau” sebagai langkah sederhana memperkuat pangan keluarga.

“Minimal kalau ingin makan kangkung misalnya, tidak perlu membeli. Selain mengurangi pengeluaran harian, pekarangan hijau juga bisa menjadi oase lingkungan dan sarana edukasi,” ujarnya.

Kegiatan konsolidasi tersebut turut dihadiri Kabid Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi Yayan Yuliandi, Kabid Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi Sawitri Wulandari, serta para Duta Tani DPC PKS se-Kabupaten Bekasi. (Ccp)