Presiden Prabowo Resmikan Museum Marsinah di Nganjuk: Simbol Abadi Perjuangan Buruh

Presiden Prabowo Subianto  resmikan Museum Marsinah yang berlokasi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). 

Museum memoar ini didirikan bukan sekadar sebagai bangunan fisik, melainkan ruang kontemplasi nasional sekaligus bentuk penghormatan tertinggi terhadap rekam jejak dan keteguhan perjuangan buruh di Indonesia.

Pengabadian Jejak Sang Pahlawan Nasional
Langkah nyata pemerintah dalam merawat ingatan kolektif bangsa ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kepala Negara di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro. 

Keberadaan museum dan rumah singgah ini menjadi kelanjutan historis pasca-ditetapkannya almarhumah Marsinah sebagai Pahlawan Nasional pada momentum Hari Pahlawan, 10 November 2025 lalu.
Dalam peninjauan intensif di area pameran, Presiden Prabowo didampingi oleh Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, mengamati satu per satu artefak peninggalan almarhumah. 

Salah satu medium paling emosional yang dipajang adalah sepeda ontel asli milik Marsinah. Kendaraan roda dua sederhana tersebut menjadi saksi bisu mobilitas harian sang aktivis saat menempuh perjalanan dari tempat indekosnya di Sidoarjo menuju pabrik tempatnya bekerja.

Peresmian ini berlangsung kolosal dengan dihadiri oleh sekitar 7.000 elemen pekerja domestic serta sejumlah perwakilan serikat buruh internasional. 

Kehadiran tokoh-tokoh luar negeri menegaskan bahwa esensi pergerakan yang diinisiasi Marsinah memiliki resonansi universal dalam penegakan hak asasi manusia di sektor industri.

Di sela-sela agenda peresmian, apresiasi besar turut dialamatkan kepada kebijakan strategis Kabinet Merah Putih yang telah mengaktivasi Desk Ketenagakerjaan di bawah Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter). 
Unit penegakan hukum ini diproyeksikan terus memperluas jangkauan operasionalnya hingga ke level Polres di seluruh penjuru tanah air, guna menjamin kepastian regulasi dan penyelesaian sengketa industrial secara preventif dan berkeadilan.

Unit penegakan hukum ini diproyeksikan terus memperluas jangkauan operasionalnya hingga ke level Polres di seluruh penjuru tanah air, guna 
menjamin kepastian regulasi dan penyelesaian sengketa industrial secara preventif dan berkeadilan.