DPRD Kota Bekasi Gelar Sidang Paripurna, Bahas Perubahan Propemperda 2026 dan Persetujuan APBD 2027
Kota Bekasi, Bintang_Save.Com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menggelar Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bekasi dengan agenda pembahasan sejumlah kebijakan strategis daerah. Rapat tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan penganggaran DPRD bersama Pemerintah Kota Bekasi guna memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.
Dalam rapat paripurna tersebut, terdapat dua agenda utama yang menjadi perhatian, yakni perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 serta persetujuan bersama terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2027.

Pembahasan perubahan Propemperda 2026 merupakan langkah untuk menyesuaikan perencanaan pembentukan peraturan daerah dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan dinamika pembangunan di Kota Bekasi. Melalui agenda tersebut, diharapkan produk-produk hukum daerah yang disusun dapat memberikan landasan hukum yang kuat dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, agenda persetujuan bersama APBD Tahun Anggaran 2027 menjadi salah satu pembahasan penting karena berkaitan langsung dengan perencanaan pendapatan, belanja, serta prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, menegaskan pentingnya sinergi dan komitmen antara Pemerintah Kota Bekasi dengan DPRD dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan proyeksi APBD Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp6,513 triliun, sedangkan belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp6,697 triliun. Angka tersebut menjadi gambaran mengenai perencanaan kapasitas fiskal dan kebutuhan pembiayaan pembangunan Kota Bekasi pada tahun anggaran mendatang.
Wali Kota juga menekankan bahwa pengelolaan anggaran daerah harus dilaksanakan secara cermat, terukur, transparan, dan bertanggung jawab. Setiap alokasi anggaran diharapkan mampu mendukung program prioritas pemerintah daerah, memperkuat pembangunan infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Lebih lanjut, hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan secara optimal. Kolaborasi yang baik antara kedua lembaga tersebut diperlukan agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kota Bekasi.
Melalui pelaksanaan rapat paripurna ini, DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi dalam menjalankan agenda pemerintahan, baik melalui pembentukan regulasi daerah maupun pengelolaan keuangan daerah.
Persetujuan terhadap APBD 2027 diharapkan menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan Kota Bekasi yang lebih terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi tidak hanya menjadi bagian dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam mewujudkan Kota Bekasi yang semakin maju, berkembang, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakatnya.(ADV)
0 Komen