KOMISI IV DPRD KOTA BEKASI PANGGIL DIREKSI RSUD CAM, SOROTI DUGAAN PENYIMPANGAN DAN PEMOTONGAN REMUNERASI PEGAWAI
Kota Bekasi, Bintang_Save.Com – Komisi IV DPRD Kota Bekasi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Chasbullah Abdulmadjid (CAM) Kota Bekasi, pada Selasa, 17 November 2026, bertempat di Gedung DPRD Kota Bekasi.
Rapat tersebut dilaksanakan sebagai bentuk fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tata kelola manajemen rumah sakit milik Pemerintah Kota Bekasi. Kegiatan ini sekaligus menjadi tindak lanjut atas sejumlah pengaduan yang diterima anggota dewan dari tenaga kesehatan maupun pegawai di lingkungan RSUD CAM.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bekasi meminta penjelasan dan klarifikasi langsung dari jajaran direksi terkait berbagai persoalan internal rumah sakit yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius. Sedikitnya terdapat enam laporan pengaduan yang menjadi bahan pembahasan dalam RDP tersebut.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah adanya dugaan tindakan intimidasi serta perlakuan tidak pantas, baik secara verbal maupun fisik, terhadap sejumlah tenaga kesehatan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memberikan tekanan psikologis kepada pegawai dan dapat memengaruhi kenyamanan serta profesionalitas mereka dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmadi, menyampaikan bahwa pihaknya menerima sejumlah laporan dari pegawai dan tenaga kesehatan mengenai kondisi lingkungan kerja di RSUD CAM. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai hal biasa karena menyangkut hubungan kerja, etika kepemimpinan, serta kualitas pelayanan kesehatan.
Selain persoalan tersebut, Komisi IV juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengadaan obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Permasalahan ini disebut menjadi salah satu materi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta telah mendapat perhatian dari aparat penegak hukum.
Dugaan persoalan pengadaan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh agar seluruh proses pengelolaan anggaran dapat berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. DPRD berharap pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga berwenang dapat memberikan kejelasan mengenai persoalan tersebut.
.jpeg)
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah kebijakan pemotongan remunerasi atau penghasilan pegawai yang dilaporkan berdampak terhadap sekitar 1.700 pegawai dan tenaga kesehatan di lingkungan RSUD CAM.
Ahmadi mengingatkan bahwa sebelumnya Komisi IV telah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan meminta agar hak penghasilan pegawai tidak dikurangi secara sepihak. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran semestinya dilakukan melalui pembenahan sistem pengelolaan dan manajemen rumah sakit, bukan dengan mengorbankan kesejahteraan pegawai yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan.
Ia menilai kesejahteraan tenaga kesehatan dan pegawai memiliki hubungan erat dengan motivasi, semangat kerja, serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut hak pegawai perlu memiliki dasar dan pertimbangan yang jelas.
Atas berbagai persoalan yang mencuat tersebut, Ahmadi juga mendorong Komisi IV DPRD Kota Bekasi untuk mengajukan rekomendasi evaluasi hingga pergantian Direktur Utama RSUD CAM. Langkah tersebut menurutnya diperlukan agar proses pemeriksaan dan pendalaman persoalan oleh BPK maupun Inspektorat dapat berlangsung secara objektif, transparan, dan tanpa adanya potensi intervensi.
Meski demikian, penyampaian rekomendasi tersebut tetap harus mengikuti mekanisme kelembagaan DPRD Kota Bekasi. Komisi IV berencana menyampaikan hasil pembahasan secara resmi melalui Ketua DPRD untuk selanjutnya diteruskan kepada kepala daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui pelaksanaan RDP ini, Komisi IV DPRD Kota Bekasi berharap seluruh persoalan yang dilaporkan dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pihak manajemen RSUD CAM. DPRD juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola rumah sakit agar tercipta lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan kondusif.
Pada prinsipnya, rumah sakit daerah merupakan fasilitas pelayanan publik yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, pembenahan manajemen, perlindungan terhadap tenaga kesehatan, pemenuhan hak pegawai, serta transparansi penggunaan anggaran harus menjadi perhatian bersama.
DPRD Kota Bekasi berharap persoalan yang terjadi dapat diselesaikan secara objektif dan sesuai aturan, sehingga RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid dapat terus meningkatkan mutu pelayanan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kota Bekasi.(ADV)
0 Komen