PANSUS 12 DPRD KOTA BEKASI BAHAS RAPERDA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, DORONG TATA KELOLA ASET YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
Kota Bekasi, Bintang-Save.Com – Panitia Khusus (Pansus) 12 DPRD Kota Bekasi terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan daerah melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pembahasan tersebut dilaksanakan pada Kamis (19/11/2026), bertempat di Ruang Rapat Aula Lantai III DPRD Kota Bekasi.
Rapat pembahasan dipimpin langsung oleh Ketua Pansus 12, Alit Jamaludin, S.E., didampingi Wakil Ketua Pansus 12, Anim Imamuddin, S.E., M.M., serta Sekretaris Pansus 12, Latu Har Hary, S.Sn. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan Raperda guna memperdalam substansi pengaturan serta menyelaraskan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bekasi.
Dalam rangka mendukung pembahasan tersebut, Pansus 12 turut mengundang sejumlah perangkat daerah dan unsur terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Keterlibatan berbagai perangkat daerah ini dinilai penting untuk memperoleh masukan, penjelasan, serta pandangan teknis sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, sehingga materi Raperda dapat dibahas secara komprehensif.

Pembahasan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki arti penting dalam upaya mewujudkan pengelolaan aset pemerintah yang lebih tertib, terencana, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Barang milik daerah merupakan salah satu sumber daya penting yang dimiliki pemerintah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan pendataan aset, tetapi juga mencakup keseluruhan proses pengelolaan, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, hingga penatausahaan dan pengawasan.
Melalui penyusunan regulasi daerah ini, diharapkan terdapat pedoman hukum yang lebih jelas dan terarah bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pengelolaan aset. Dengan demikian, setiap barang milik daerah dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya, memiliki kejelasan status administrasi dan hukum, serta terhindar dari potensi penyalahgunaan maupun pengelolaan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Selain itu, keberadaan Raperda ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian terhadap aset daerah. Pengelolaan yang baik akan membantu pemerintah daerah mengetahui secara pasti jumlah, kondisi, lokasi, status kepemilikan, serta nilai aset yang dimiliki. Data tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
Dalam proses pembahasannya, Pansus 12 DPRD Kota Bekasi juga perlu memastikan bahwa setiap ketentuan yang dirumuskan dapat diterapkan secara efektif oleh perangkat daerah. Regulasi yang dihasilkan nantinya diharapkan tidak hanya menjadi landasan administratif, tetapi juga memberikan kepastian hukum, mendorong optimalisasi pemanfaatan aset, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
Pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan profesional juga memiliki dampak langsung terhadap kepentingan masyarakat. Aset pemerintah yang dikelola secara optimal dapat mendukung tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik, menunjang kegiatan pembangunan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemajuan daerah.
Dengan adanya pembahasan bersama perangkat daerah dan unsur terkait, Pansus 12 diharapkan dapat menghimpun berbagai masukan konstruktif sebagai bahan penyempurnaan materi Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
Melalui pembahasan Raperda ini, DPRD Kota Bekasi diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, implementatif, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam pengelolaan kekayaan daerah secara transparan, tertib, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(ADV)
0 Komen