Tragedi Jalan Rusak di Muara Lakitan: DPRD dan Pemkab Musi Rawas Dorong Percepatan Penanganan Infrastruktur

MUSI RAWAS, Bintang Save.com - 28 Februari 2026 – Kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah di kawasan HTI, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, kembali menjadi sorotan serius. Kerusakan jalan berlumpur yang sulit dilalui bahkan telah memakan korban jiwa, setelah seorang warga meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju fasilitas kesehatan.
Peristiwa tragis ini menjadi pemicu dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) oleh DPRD Musi Rawas pada Senin (23/2/2026), bertempat di ruang Badan Anggaran Sekretariat DPRD. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Firdaus Cik Olah, didampingi Wakil Ketua II, Yani Yandika, serta dihadiri sejumlah anggota dewan lintas fraksi, kepala dinas terkait, camat, kepala desa, hingga perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Dalam forum tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas, Alawiyah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki komitmen pembangunan infrastruktur jalan di wilayah HTI sejak awal perencanaan RPJM. Namun, realisasi program tersebut terkendala status kawasan yang berada di wilayah hutan.
“Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah berupaya maksimal, termasuk melakukan koordinasi dan pengajuan izin kepada Kementerian Kehutanan agar pembangunan jalan dapat dilakukan secara legal,” ujar Alawiyah. Ia menambahkan, dari sejumlah desa yang diajukan sejak tahun 2022, baru Desa Pelawe yang mendapatkan realisasi pembangunan pada tahun 2025, dan akan mulai dikerjakan pada tahun ini.
Sementara itu, Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, menegaskan bahwa kondisi jalan di wilayah HTI sangat memprihatinkan dan tidak bisa lagi ditunda penanganannya. Ia menilai, keterbatasan akses jalan tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa warga.
“Ini bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi sudah menyentuh aspek kemanusiaan. Ketika akses menuju layanan kesehatan terhambat hingga menyebabkan korban jiwa, maka ini harus menjadi prioritas utama pemerintah,” tegasnya.
DPRD Musi Rawas pun mendorong agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dan strategis, baik melalui percepatan perizinan lintas kementerian maupun alternatif solusi jangka pendek untuk memastikan akses masyarakat tetap terbuka, terutama dalam kondisi darurat.
Kejadian ini menjadi peringatan keras bahwa pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil harus menjadi perhatian serius semua pihak. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta pemangku kepentingan lainnya sangat dibutuhkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.(Ae)