HMI Kecam Dugaan Penganiayaan oleh Anggota DPRD Lubuk Linggau terhadap IRT

Lubuk Linggau, Bintang Save.Com – Dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuk Linggau terhadap seorang ibu rumah tangga (IRT), Windi Priati (46), bersama sejumlah temannya, menuai kecaman keras dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lubuk Linggau.

Wakil Sekretaris Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia HMI Cabang Lubuk Linggau, Ali Topan, S.AP, menegaskan bahwa insiden ini adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, hukum, dan etika pejabat publik.

"Tindakan kekerasan ini mencoreng institusi DPRD, melukai kepercayaan masyarakat, dan tidak dapat diterima dalam masyarakat yang beradab," ujar Ali Topan dalam pernyataannya, Selasa (26/11/2024).

Kronologi Kejadian

Kasus ini terjadi pada Senin malam, 25 November 2024, di rumah korban di Kelurahan Air Temam, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1. Berdasarkan laporan korban kepada polisi (STTLP/B/333/XI/2024/SPKT/POLRES LUBUKLINGGAU/POLDA SUMSEL), anggota DPRD tersebut bersama beberapa rekannya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap korban.

Sikap HMI dan Tuntutan

HMI Cabang Lubuk Linggau menyatakan sikap tegas terhadap dugaan tindakan tersebut. Ali Topan mengecam keras aksi kekerasan ini dan mendesak pihak kepolisian untuk segera memproses laporan korban dengan cepat dan profesional tanpa diskriminasi.

"Kami meminta Polres Lubuk Linggau untuk menjunjung tinggi supremasi hukum. Jika penanganan kasus ini tidak serius, HMI bersama elemen masyarakat lainnya akan menggelar aksi besar-besaran untuk menuntut keadilan," tegasnya.

Selain itu, HMI juga menuntut DPRD Kota Lubuk Linggau untuk segera memberikan klarifikasi terkait kasus ini dan mengambil langkah etik terhadap oknum yang terlibat.

Seruan kepada Masyarakat

Ali Topan juga menyerukan masyarakat untuk bersatu mengawal kasus ini hingga tuntas. Menurutnya, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu demi memberikan keadilan bagi korban.

"Hukum adalah pijakan bagi keadilan. Jika keadilan tidak ditegakkan, kami akan memastikan bahwa keadilan dapat diraih melalui kekuatan rakyat," pungkasnya.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan mengundang keprihatinan luas. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD dan aparat penegak hukum kini tengah diuji dalam upaya menegakkan hukum secara adil dan transparan. (Ferry/Dom)