Anggota Komisi IX drg. Putih Sari dan BPJS Ketenagakerjaan Gelar Sosialisasi, Upaya Meningkatkan Jumlah Kepersertaan Jaminan Ketenagakerjaan

Tambun Selatan (Bintang Save) - Anggota Komisi IX DPR RI, drg. Hj. Putih Sari, MM., bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan Sosialisasi Perluasan Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan, di GOR Gemilang RT 004/008, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kamis (1/8). 

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari mengatakan, bahwa ada 5 program jaminan sosial BP Jamsostek yang bisa dimanfaatkan, yakni JKP, JHT, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. 

"Sistem jaminan sosial BP Jamsostek ini dijalankan dengan prinsip-prinsip gotong royong. Jadi ketika Anda membayar iuran/premi secara disiplin, maka itu dapat membantu saudara-saudara kita yang lain juga," katanya. 

Dirinya pun menjelaskan, bahwa jaminan ketenagakerjaan ini tidak hanya milik mereka yang bekerja di sektor formal saja, tapi juga para pekerja informal/pekerja bukan penerima upah. 

"Ini (pekerja informal) juga perlu mendapatkan jaminan, perlu dilindungi, dan ini banyak yang belum paham. Bahwa mereka perlu dilindungi dari resiko, karena setiap pekerjaan pasti punya resiko," ungkap Putih Sari.  

Ia mencontohkan pekerja-pekerja informal misalnya petani, nelayan, ojeg, bahkan dokter, artis, pengacara, dan lain-lain. "Mereka ini diharapkan mau mengikuti program jaminan ketenagakerjaan," ujarnya. 

Intinya, kata Putih Aari, kegiatan hari ini adalah bagian dari memasyarakatkan program-program jaminan ketenagakerjaan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. "Harapannya, kita semua sama-sama mendukung program ini agar bisa tetap berjalan," imbuhnya. 

Sementara Kabid Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cikarang, F. Chandra Budiman menjelaskan, jumlah kepesertaan aktif (formal-informal) di Kabupaten Bekasi mencapai 595.126 tenaga kerja. 

Angka itu adalah dari total jumlah penduduk bekerja yakni 1.563.410 orang. "Jadi coveragenya masih 38%, sehingga pekerjaan rumah kita masih banyak untuk memastikan program ini sampai ke desa-desa," ungkapnya. 

Chandra mengaku, pihaknya juga tidak mengandalkan sumber dana (pembiayaan kepersertaan) dari APBD saja, tetapi mendorong masyarakat untuk mampu membayar secara mandiri. 

"Kalau iuran informal itu kan, tidak besar cuma Rp16.800 per bulan, dan itu sudah terdaftar ke dalam 2 program (kecelakaan dan kematian). Maka, saya rasa hanya perlu literasi yang kuat saja, pemahaman kepada masyarakat," ucapnya. 

Dengan demikian, lanjut Chandra, nantinya masyarakat akan dengan sendirinya menjadi peserta dan membayar iuran. "Maka dari itu, melalui kegiatan ini kami berharap, informasi mengenai BP Jamsostek bisa diperluas sehingga tingkat kepersertaannya dapat meningkat," pungkasnya. (Ccp)