Demokrasi di Persimpangan Budaya: Pilkada, Pileg, dan Pilpres dalam Cermin Sosial Indonesia

Oleh: Karl Sibarani

Ramainya kembali perbincangan mengenai Pilkada, Pileg, dan Pilpres sejatinya tidak dapat dipahami semata sebagai isu teknis kepemiluan atau tarik-menarik kepentingan elite politik. Lebih dari itu, dinamika ini mencerminkan kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia—bagaimana rakyat memaknai demokrasi, kekuasaan, serta relasi mereka dengan negara.

Dalam konteks Indonesia, demokrasi tidak pernah tumbuh di ruang yang steril. Ia berakar pada struktur sosial yang majemuk, budaya patronase yang masih kuat, relasi kekuasaan yang hierarkis, serta warisan sejarah panjang tentang hubungan antara rakyat dan penguasa. Karena itu, praktik demokrasi di Indonesia selalu membawa jejak budaya yang khas dan kompleks.

Demokrasi Elektoral dan Budaya Patronase

Secara sosial-budaya, sebagian masyarakat masih memandang pemilu bukan semata sebagai ruang partisipasi politik, melainkan juga sebagai arena relasi sosial. Pilkada dan Pileg kerap dipersepsikan sebagai “musim panen” dalam relasi patron–klien:

uang dan bantuan dipandang sebagai “rezeki politik”,

figur calon dilihat sebagai “orang kuat” yang kelak mampu memberi perlindungan,

pilihan politik sering kali ditentukan oleh kedekatan emosional, etnis, agama, atau ikatan kekerabatan.

Dalam situasi semacam ini, demokrasi prosedural memang berjalan—rakyat datang ke bilik suara dan memberikan hak pilihnya—namun demokrasi substantif kerap tertatih. Pilihan politik tidak selalu lahir dari kesadaran kritis yang bebas dan setara, melainkan dari relasi kuasa yang tidak seimbang.

Pilpres: Antara Identitas dan Harapan Kolektif

Pilpres memiliki dimensi sosial-budaya yang lebih luas dan mendalam. Ia bukan sekadar kontestasi program dan visi, tetapi juga pertarungan simbol, identitas, dan narasi kolektif. Dikotomi “kita” versus “mereka”, pusat versus daerah, elite versus wong cilik, kerap diproduksi dan direproduksi dalam ruang publik.

Polarisasi sosial yang hampir selalu muncul dalam setiap Pilpres menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya matang secara kultural. Politik identitas kerap menjadi jalan pintas ketika pendidikan politik belum merata dan ketimpangan sosial masih dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Pilkada: Wajah Demokrasi Paling Dekat dengan Rakyat

Di tingkat lokal, Pilkada merupakan wajah demokrasi yang paling kasat mata. Ia menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat—dari janji pembangunan jalan desa, bantuan sosial, hingga akses pekerjaan. Namun di titik inilah konflik sosial paling rentan terjadi:

fragmentasi antarwarga,

gesekan antarpendukung,

bahkan retaknya relasi kekeluargaan dan ikatan adat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai nilai bersama. Demokrasi masih sering diperlakukan sebagai kompetisi emosional menang–kalah, bukan sebagai mekanisme bersama untuk menentukan arah pembangunan.

Antara Efisiensi Negara dan Ekspresi Budaya Rakyat

Wacana perubahan sistem pemilihan—baik langsung maupun tidak langsung—pada dasarnya lahir dari kegelisahan negara terkait tingginya biaya politik dan kebutuhan akan stabilitas. Namun dari perspektif sosial-budaya, pemilu juga merupakan ritual demokrasi: ruang ekspresi, partisipasi, dan pengakuan eksistensi rakyat sebagai subjek politik.

Bagi banyak warga, memilih bukan sekadar tindakan administratif, melainkan pengalaman simbolik bahwa suara mereka diakui. Karena itu, pengurangan ruang partisipasi tanpa diiringi penguatan budaya politik yang matang berisiko melahirkan alienasi sosial, apatisme, dan keterputusan antara rakyat dan negara.

Demokrasi sebagai Proses Kebudayaan

Demokrasi Indonesia sejatinya masih berada dalam proses “menjadi”. Ia belum sepenuhnya berakar sebagai budaya, dan masih kerap diperlakukan sebagai prosedur lima tahunan. Tantangan terbesar demokrasi Indonesia bukan hanya pada perbaikan sistem dan regulasi, tetapi pada pembentukan kesadaran kolektif:

bahwa memilih bukanlah transaksi,

bahwa perbedaan pilihan bukan permusuhan,

dan bahwa kekuasaan adalah amanah sosial, bukan sekadar kemenangan politik.

Tanpa kesadaran ini, Pilkada, Pileg, dan Pilpres akan terus menjadi panggung konflik laten yang berulang, alih-alih menjadi sarana pematangan demokrasi.

Penutup

Ramainya isu kepemiluan hari ini seharusnya dibaca sebagai cermin kegelisahan sosial yang lebih dalam. Negara boleh mengejar efisiensi, elite boleh berdebat soal format dan sistem, tetapi demokrasi yang tercerabut dari akar budaya akan selalu rapuh.

Tantangan terbesar Indonesia bukan sekadar memilih pemimpin, melainkan membudayakan demokrasi itu sendiri—agar ia hidup dalam etika sosial, tumbuh dalam kesadaran kolektif, dan tidak berhenti hanya di bilik suara. (TS)