SPMB dan Dapodik: Sudah Saatnya Data Pendidikan Menjadi Dasar Utama Penerimaan Murid Baru

Oleh: Apra Mitra

Setiap tahun ajaran baru, proses penerimaan murid baru selalu menjadi momentum yang dinanti sekaligus menimbulkan kegelisahan bagi banyak pihak. Bukan hanya calon murid dan orang tua, tetapi juga sekolah, guru, dan para pengelola pendidikan di daerah.

Pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini, berbagai perubahan regulasi kembali terjadi. Kementerian Pendidikan menerbitkan kebijakan baru yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak). Di Jawa Barat misalnya, perubahan kebijakan bahkan diikuti dengan terbitnya keputusan gubernur yang merevisi aturan yang sebelumnya telah disosialisasikan kepada masyarakat.

Akibatnya, tidak sedikit kepala sekolah, guru, operator sekolah, dan orang tua siswa yang mengalami kebingungan dalam memahami substansi kebijakan tersebut. Di lapangan muncul berbagai pertanyaan. Jalur penerimaan apa yang harus dipilih? Bagaimana ketentuan domisili yang terbaru? Data apa yang digunakan untuk afirmasi? Mengapa ada perubahan kuota? Mengapa dokumen tertentu yang sebelumnya berlaku kini tidak lagi digunakan?

Bagi sekolah, perubahan yang berulang dalam waktu yang relatif singkat menimbulkan tantangan tersendiri. Guru dan operator sekolah harus mempelajari aturan baru, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sekaligus memberikan penjelasan kepada orang tua yang datang dengan berbagai pertanyaan. Di sisi lain, orang tua siswa juga harus berusaha memahami istilah-istilah baru, prosedur baru, serta persyaratan yang terus diperbarui.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan SPMB bukan hanya soal kuota dan jalur penerimaan, tetapi juga menyangkut kesederhanaan sistem dan kemudahan pelayanan publik. Masyarakat membutuhkan proses yang mudah dipahami, mudah diakses, dan tidak menimbulkan kebingungan akibat terlalu banyak perubahan regulasi maupun persyaratan administratif.

Dalam konteks inilah muncul satu pertanyaan mendasar yang layak menjadi bahan refleksi bersama: mengapa proses SPMB masih menuntut berbagai tahapan verifikasi dan pengunggahan dokumen, sementara pemerintah sebenarnya telah memiliki Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang memuat data seluruh peserta didik di Indonesia?

Dapodik merupakan sistem data pendidikan nasional yang dibangun dan dikelola secara berkelanjutan oleh pemerintah. Melalui sistem ini, negara mengetahui identitas peserta didik, sekolah asal, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), data orang tua, riwayat pendidikan, hingga berbagai program bantuan pendidikan yang diterima siswa. Dengan kata lain, ketika seorang siswa menyelesaikan pendidikan di SMP, seluruh informasi dasar yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK sesungguhnya telah tersedia dalam sistem.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan yang sangat rasional. Jika data peserta didik telah tersedia secara lengkap, mengapa masyarakat masih harus mengunggah kembali kartu keluarga, akta kelahiran, surat keterangan, dan berbagai dokumen lain yang pada prinsipnya telah dimiliki oleh pemerintah? Mengapa proses verifikasi dilakukan berulang-ulang terhadap data yang sebenarnya sudah ada dalam sistem negara?

Tentu pemerintah memiliki alasan tersendiri. Salah satunya adalah kebutuhan untuk memastikan keabsahan data domisili, kondisi sosial ekonomi keluarga, serta berbagai perubahan yang mungkin terjadi setelah data terakhir diperbarui. Pemerintah juga mulai menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penentuan penerima manfaat pada jalur afirmasi. Langkah ini patut diapresiasi sebagai upaya meningkatkan objektivitas dan mengurangi potensi penyalahgunaan jalur penerimaan.

Namundemikian, penggunaan berbagai sumber data seharusnya tidak menjadikan masyarakat sebagai pihak yang menanggung beban administrasi tambahan. Justru sebaliknya, kemajuan teknologi informasi seharusnya memungkinkan integrasi antar sistem sehingga masyarakat cukup melakukan konfirmasi data, bukan menyerahkan kembali data yang sama berulang kali.

Di banyak sektor pelayanan publik, prinsip yang mulai dikembangkan adalah "sekali mengisi, digunakan berkali-kali". Negara yang telah memiliki data seharusnya mampu memanfaatkan data tersebut untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Prinsip ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan program Satu Data Indonesia yang sedang dikembangkan pemerintah.

Dalam konteks SPMB, Dapodik seharusnya dapat menjadi sumber data utama atau single source of truth. Data lulusan SMP dapat ditarik secara otomatis dari sistem. Calon murid cukup memilih sekolah tujuan, sementara proses seleksi dilakukan berdasarkan data yang sudah tersedia dan terintegrasi. Verifikasi tambahan hanya diperlukan pada kasus-kasus khusus seperti perubahan domisili, mutasi orang tua, atau penetapan status afirmasi berdasarkan DTSEN.

Pendekatan semacam ini akan memberikan banyak manfaat. Masyarakat tidak lagi direpotkan oleh proses administrasi yang berulang. Sekolah dapat mengurangi beban verifikasi dokumen dan lebih fokus pada pelayanan pendidikan. Pemerintah daerah memperoleh proses seleksi yang lebih cepat dan efisien. Sementara pemerintah pusat dapat mengoptimalkan investasi besar yang selama ini telah dilakukan dalam pembangunan sistem Dapodik.

Lebih jauh lagi, pemanfaatan Dapodik sebagai basis utama SPMB akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penerimaan murid baru. Masyarakat akan melihat bahwa data yang dikumpulkan selama ini benar-benar digunakan untuk pengambilan keputusan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi.

Tentu tidak ada sistem yang sempurna. Integrasi Dapodik dengan data kependudukan, DTSEN, dan sistem lainnya masih memerlukan penyempurnaan. Akan tetapi, arah kebijakannya perlumulai dibangun dari sekarang. Semakin banyak data yang terintegrasi, semakin sedikit beban administrasi yang harus ditanggung masyarakat.

Sudah saatnya pemerintah melihat sekolah bukan sekadar pelaksana kebijakan, melainkan mitra strategis yang perlu diberikan sistem kerja yang sederhana dan efektif. Sudah saatnya guru dapat lebih fokus pada tugas utamanya mendidik, bukan disibukkan oleh proses administrasi yang berulang. Dan sudah saatnya orang tua memperoleh layanan pendidikan yang mudah dipahami tanpa harus dibingungkan oleh perubahan aturan yang terus-menerus.

Pada akhirnya, tujuan utama digitalisasi pendidikan bukanlah sekadar mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Tujuan yang lebih penting adalah memanfaatkan data tersebut untuk menciptakan layanan yang lebih sederhana, cepat, transparan, dan berkeadilan.

Karena itu, sudah saatnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan mulai memikirkan transformasi SPMB yang benar-benar berbasis data. Dapodik tidak cukup hanya menjadi gudang informasi pendidikan nasional, tetapi harus berkembang menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan pendidikan, termasuk dalam proses penerimaan murid baru.

J ikakitasudah memilikidata, makatugaskitaadalah memanfaatkandatatersebutuntuk memudahkantugaskitadanorangyangberhubungandengankita,bukan meberikanatau menyerahkandatayangsa membuangwaktu, tenagadanbiaya maberulangulang.