DPRD dan Pemkot Bekasi Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2026, Anggaran Daerah Diproyeksikan Tembus Rp7,5 Triliun

KOTA BEKASI, Bintang_Save.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi bersama Pemerintah Kota Bekasi resmi menyepakati Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, dengan postur anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp7,5 triliun.

Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi yang berlangsung pada Kamis (10/9/2026). Agenda ini merupakan bagian dari proses pembahasan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif guna menyelaraskan kebijakan anggaran dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah.

Melalui kesepakatan Perubahan KUA-PPAS tersebut, DPRD dan Pemkot Bekasi diharapkan dapat memastikan arah kebijakan fiskal daerah berjalan lebih terencana, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan anggaran juga perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar setiap program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menekankan pentingnya menjaga sinergi dan komunikasi antara legislatif dan eksekutif dalam setiap tahapan pembahasan anggaran. Menurutnya, kesepakatan anggaran tidak sekadar memenuhi tahapan administratif, tetapi harus menjadi komitmen bersama dalam mengutamakan kepentingan masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa setiap alokasi anggaran harus memperhatikan skala prioritas, efektivitas penggunaan keuangan daerah, serta hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pengawasan terhadap pelaksanaan program juga menjadi bagian penting agar anggaran yang telah direncanakan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas.

Sejumlah sektor strategis diharapkan menjadi perhatian dalam penyusunan perubahan anggaran, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penentuan prioritas tersebut perlu didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Sementara itu, Sekretariat DPRD Kota Bekasi turut menjalankan peran penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Rapat Paripurna. Dukungan tersebut meliputi fasilitasi administrasi persidangan, koordinasi antarperangkat terkait, serta kesiapan sarana dan prasarana agar seluruh rangkaian agenda berjalan tertib dan sesuai ketentuan.

Setelah kesepakatan Perubahan KUA-PPAS ditetapkan, tahapan selanjutnya adalah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Proses tersebut diharapkan dapat berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan fungsi penganggaran serta pengawasan DPRD.

Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab. Melalui perencanaan anggaran yang tepat sasaran, diharapkan setiap kebijakan pembangunan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di Kota Bekasi.
(Bintang Save)