Sekda Musi Rawas Rangkul Jurnalis KJS, Perkuat Sinergi Pers dan Pemerintah Kawal Pembangunan Daerah

MUSI RAWAS, Bintang_Save.Com - Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terus mendorong penguatan kemitraan dengan insan pers sebagai bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik dan mendukung pembangunan daerah. Komitmen tersebut tercermin dalam agenda tatap muka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Musi Rawas, Drs. Ali Sadikin, M.Si., bersama Ketua Komunitas Jurnalis Silampari (KJS) wilayah Musi Rawas, Lubuklinggau, dan Musi Rawas Utara (Muratara), Ali Akbar Saukani, beserta jajaran pengurus.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keterbukaan. Selain mempererat hubungan kelembagaan, agenda ini menjadi ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya penyampaian informasi yang akurat, edukatif, berimbang, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Sinergi antara pemerintah dan pers dinilai memiliki peran penting dalam memastikan informasi mengenai kebijakan, program, serta pelaksanaan pembangunan daerah dapat diketahui masyarakat secara luas. Melalui komunikasi yang baik, berbagai program pemerintah diharapkan dapat tersampaikan secara tepat, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami dan mengawasi jalannya pembangunan.

Dalam arahannya, Sekda Musi Rawas, Drs. Ali Sadikin, M.Si., menyampaikan apresiasi terhadap peran wartawan yang tergabung dalam KJS. Menurutnya, pers memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi, terutama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Pers adalah pilar keempat demokrasi. Kehadiran rekan-rekan media sangat penting sebagai penyeimbang, kontrol sosial, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menyosialisasikan program-program pembangunan kepada masyarakat luas,” ujar Sekda.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hubungan pemerintah dan pers tidak hanya berkaitan dengan penyebarluasan informasi, tetapi juga menyangkut kepentingan publik. Pers tetap memiliki independensi dalam menjalankan tugas jurnalistik, termasuk menyampaikan kritik, melakukan pengawasan, dan memberitakan berbagai persoalan berdasarkan fakta yang terverifikasi.
Karena itu, kemitraan yang sehat antara pemerintah daerah dan insan pers perlu dibangun melalui komunikasi terbuka, penghormatan terhadap kebebasan pers, serta komitmen bersama terhadap kepentingan masyarakat. Pemerintah membutuhkan saluran informasi yang efektif, sedangkan masyarakat berhak memperoleh pemberitaan yang benar, berimbang, dan tidak menyesatkan.
Pertemuan strategis tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan, H. Mukhlisin, S.H., M.H.; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Musi Rawas, Febrian Saputra, S.E., M.M.; serta perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Musi Rawas.

Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah dalam membangun komunikasi publik yang lebih efektif. Peran perangkat daerah dalam menyediakan informasi yang jelas dan dapat diverifikasi menjadi salah satu unsur penting untuk mendukung kerja jurnalistik serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Sementara itu, Ketua KJS, Ali Akbar Saukani, menyambut baik keterbukaan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam membangun komunikasi dengan kalangan jurnalis. Ia menyampaikan kesiapan KJS untuk menjalin sinergi secara profesional demi mendukung kemajuan wilayah Silampari, khususnya Kabupaten Musi Rawas.
Kesiapan tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui penyajian pemberitaan yang mengedepankan fakta, kepentingan masyarakat, serta prinsip-prinsip jurnalistik. Di sisi lain, keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi dan merespons persoalan publik juga menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Melalui pertemuan ini, hubungan antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan KJS diharapkan semakin kuat serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Sinergi yang dibangun tidak hanya diukur dari intensitas komunikasi, tetapi juga dari keterbukaan informasi, kualitas pemberitaan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, pemerintah dan pers memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi dalam kehidupan demokrasi. Pemerintah menjalankan kebijakan dan pelayanan publik, sementara pers menyampaikan informasi sekaligus mengawasi pelaksanaannya. Apabila kedua peran tersebut berjalan secara profesional dan bertanggung jawab, masyarakat akan memperoleh informasi yang lebih baik untuk menilai perkembangan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas.(Ae)