post image

Bamsoet Respons Dugaan Arogansi Kadis LH Bekasi terhadap Wartawan, Pemuda LIRA Minta Etika Pejabat Dibenahi

  • Administrator
  • 20 Nov 2026
  • Nasional
  • 20 Lihat

JAKARTA, bintang-save.com – Dugaan tindakan pengusiran, penghinaan, dan perendahan martabat wartawan oleh seorang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi menjadi sorotan dalam pertemuan DPP Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Pemuda LIRA) dengan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.B.A., di Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2026) siang.

Dalam pertemuan tersebut, Pemuda LIRA menyampaikan sejumlah persoalan kebangsaan, mulai dari pemberantasan korupsi, ketahanan nasional, hingga pentingnya pembenahan moral dan etika aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menghormati kemerdekaan pers.

Ketua Umum DPP Pemuda LIRA, Habibie Mahabbah, menegaskan bahwa organisasinya berkomitmen menjadi bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang objektif, konstruktif, sekaligus kritis dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Menurutnya, Pemuda LIRA tidak hanya memberikan apresiasi kepada pejabat yang menunjukkan kinerja baik, tetapi juga tidak akan ragu menyampaikan kritik terhadap praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta berbagai penyimpangan kewenangan.

"Kita selalu merekomendasikan ketika ada tokoh yang memiliki kinerja bagus. Namun, kita juga akan bersikap kritis jika terdapat pejabat yang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan sebagainya. Itu menjadi salah satu fokus Pemuda LIRA, termasuk pengawasan yang terus kita dorong hingga ke daerah," ujar Habibie.

Sorotan lebih spesifik disampaikan Ketua Bidang Kebudayaan DPP Pemuda LIRA, Moh Cahyadi atau yang dikenal dengan Den Cupank. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap dugaan perilaku tidak pantas seorang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik pada awal Oktober 2026 lalu.

Menurut Den Cupank, persoalan tersebut tidak semestinya dipandang sebatas konflik personal antara pejabat dan wartawan. Lebih dari itu, dugaan tindakan tersebut menyangkut etika penyelenggara negara sekaligus penghormatan terhadap kemerdekaan pers.

"Mohon izin, Kanda, saya ingin menyampaikan kegelisahan tentang praktik koruptif yang semakin mengkhawatirkan di sejumlah daerah. Jangan sampai korupsi menjadi budaya baru di negeri ini. Tidak kalah krusial, ada perilaku tidak terpuji seorang Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bekasi yang diduga mengusir, menghina, dan merendahkan wartawan. Ini bukan sekadar persoalan personal, tetapi menyangkut penghormatan terhadap kemerdekaan pers," tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa pejabat publik memiliki kewajiban menghormati kerja jurnalistik dan keterbukaan informasi. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (3), yang menjamin hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga menjadi landasan penting bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas secara terbuka, profesional, dan tidak diskriminatif.

"Pejabat boleh memiliki kewenangan, tetapi tidak boleh kehilangan kesantunan. Wartawan bukan musuh birokrasi, kritik bukan ancaman, dan pertanyaan bukan penghinaan terhadap jabatan. Jika pejabat alergi terhadap kritik, sesungguhnya yang sedang diuji bukan kewibawaan pers, melainkan kedewasaan dalam memegang amanah," ujarnya.

Den Cupank juga menyinggung Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, terutama mengenai nilai dasar ASN BerAKHLAK, kode etik, kode perilaku, serta kewajiban aparatur dalam menjalankan tugas.

Ia menilai nilai akuntabilitas, kompetensi, keharmonisan, loyalitas, adaptivitas, dan kolaborasi harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, bukan sekadar menjadi slogan dalam lingkungan birokrasi.

"Kita membutuhkan birokrasi yang cerdas dalam berpikir, santun dalam bersikap, dan bersih dalam bertindak. Ketika arogansi dibiarkan, penghinaan dianggap biasa, dan kritik diperlakukan sebagai permusuhan, kepercayaan publik perlahan akan runtuh. Sebab, kebudayaan bangsa bukan hanya tercermin dari seni dan tradisi, tetapi juga dari adab para pemegang kekuasaan," tambahnya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bambang Soesatyo menyatakan akan menindaklanjuti kegelisahan yang disampaikan Pemuda LIRA melalui komunikasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait, terutama menyangkut pembenahan etika, moral, dan perilaku ASN.

"Saya akan menindaklanjuti kegelisahan yang disampaikan Den Cupank. Perbaikan dalam hal etika, moral, dan adab ASN akan lebih kita cermati. Kita akan memberi sinyalemen kepada Mendagri, MenPANRB, dan stakeholder terkait lainnya. Namun, untuk keputusan dan sebagainya itu ranah Bupati, Sekda, dan BKPSDM setempat," tutur Bamsoet.

Selain persoalan etika birokrasi, Bamsoet turut menyoroti praktik korupsi dan kolusi yang menurutnya masih menjadi persoalan serius karena dapat tumbuh melalui berbagai celah sistem dan penyalahgunaan kewenangan.

Ia juga mengingatkan pentingnya kreativitas dan kemandirian generasi muda dalam menghadapi dinamika ekonomi, khususnya di Jakarta dan wilayah penyangganya seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor.

Dalam kesempatan tersebut, Bamsoet berpesan agar Pemuda LIRA tetap menjaga marwah organisasi dan menjalankan fungsi pengawasan secara bertanggung jawab. Ia mengingatkan agar kekuatan organisasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang justru merugikan masyarakat.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan menjadi ruang komunikasi mengenai berbagai persoalan pemerintahan serta kehidupan kebangsaan. Bamsoet menutup pesannya dengan sebuah pepatah Jawa, "Cepat boleh, tapi jangan mendahului. Lambat boleh, tapi jangan ketinggalan."

Pesan tersebut menjadi pengingat bagi Pemuda LIRA untuk terus menjalankan peran kritis dan konstruktif dalam mengawal pemerintahan. Sebab, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, sementara kemerdekaan pers dan hak masyarakat atas informasi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. (CP/red)

0 Komen