DILANTIK JADI BUPATI BEKASI DEFINITIF, ASEP SURYA ATMAJA DITUNTUT TUNTASKAN INFRASTRUKTUR, KESEHATAN, DAN PENGUATAN EKONOMI RAKYAT

Bandung, Bintang _Save.Com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi melantik dr. Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025–2030. Pelantikan berlangsung di Bale Gede, Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (23/10/2026). Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi keberlanjutan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bekasi, sekaligus menandai besarnya tanggung jawab yang harus dijalankan dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

Dalam arahannya, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pemerataan pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, serta pembenahan tata kelola lingkungan. Gubernur juga menyoroti perlunya penggunaan anggaran daerah secara optimal agar potensi ekonomi Kabupaten Bekasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya warga yang belum merasakan pemerataan kesejahteraan. 

Dedi meminta agar pelayanan kesehatan tidak hanya berpusat di rumah sakit dan puskesmas, tetapi juga menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Salah satu gagasan yang disampaikan ialah penguatan layanan dokter keluarga agar masyarakat, terutama warga kurang mampu, lebih mudah memperoleh pemeriksaan dan pengobatan.

Selain kesehatan, pembangunan infrastruktur menjadi perhatian utama. Dedi menargetkan persoalan jalan berlubang dan sekolah dengan kondisi memprihatinkan dapat dituntaskan pada 2027. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, pembenahan lingkungan, penanganan sampah, serta penataan sungai dan ruang publik agar pembangunan daerah berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Gubernur Jawa Barat turut mengingatkan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara terbuka dan profesional, sementara seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dituntut bekerja secara efektif, terukur, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Asep Tegaskan Komitmen Melanjutkan Pembangunan

Usai dilantik, Asep Surya Atmaja menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program pembangunan Kabupaten Bekasi dengan mengedepankan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menegaskan bahwa kesinambungan pemerintahan harus diikuti penentuan skala prioritas agar program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi warga.

“Alhamdulillah, hari ini saya sudah dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif. Saya akan melanjutkan program-program Pak Ade Kuswara Kunang dengan tagline Bangkit, Maju, dan Sejahtera. Tetapi, ada skala prioritas, di antaranya kesehatan dan infrastruktur,” ujar Asep sebagaimana diberitakan dalam keterangan resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi. .

Asep juga menyoroti pentingnya memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ia berharap tidak ada warga yang kesulitan mendapatkan pengobatan hanya karena keterbatasan biaya. Komitmen tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pendataan warga yang membutuhkan, pemerataan akses fasilitas kesehatan, serta penguatan koordinasi dengan penyelenggara jaminan kesehatan.

Di sektor infrastruktur, percepatan perbaikan jalan dan peningkatan kualitas fasilitas publik menjadi pekerjaan yang tidak dapat ditunda. Kondisi jalan yang rusak bukan sekadar persoalan kenyamanan, melainkan juga berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan, kelancaran distribusi barang, biaya transportasi, serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu memastikan setiap program perbaikan infrastruktur memiliki sasaran yang jelas, jadwal pelaksanaan yang terukur, dan pengawasan kualitas pekerjaan. Pembangunan juga harus memperhatikan kebutuhan wilayah yang selama ini belum memperoleh akses infrastruktur secara memadai, termasuk jalan penghubung antardesa, kawasan permukiman, serta jalur distribusi hasil usaha masyarakat.

Penguatan Ekonomi Rakyat Harus Sejalan dengan Potensi Industri

Sebagai salah satu daerah dengan aktivitas industri yang besar, Kabupaten Bekasi memiliki potensi untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah daerah perlu memperkuat hubungan antara kebutuhan tenaga kerja industri dan kompetensi masyarakat setempat. Program pelatihan kerja, pemagangan, sertifikasi keterampilan, serta kemitraan dengan perusahaan perlu diarahkan agar warga Kabupaten Bekasi memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk bekerja dan meningkatkan pendapatan.

Penguatan ekonomi rakyat juga tidak cukup hanya mengandalkan investasi industri. UMKM, pedagang kecil, pelaku usaha rumahan, petani, dan kelompok usaha lokal perlu memperoleh dukungan melalui kemudahan perizinan, akses pembiayaan yang sesuai, pendampingan usaha, serta perluasan pasar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan tidak hanya tercermin dalam aktivitas industri dan penerimaan daerah, tetapi juga dalam peningkatan pendapatan rumah tangga.

Di sisi lain, pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, penataan kawasan, pengelolaan sampah, dan perlindungan lingkungan. Kabupaten Bekasi membutuhkan pembangunan yang mampu mendukung aktivitas industri sekaligus menyediakan lingkungan permukiman yang layak bagi masyarakat.

Keberlanjutan Program Harus Disertai Evaluasi dan Transparansi

Melanjutkan program pemerintahan sebelumnya merupakan bagian dari kesinambungan pembangunan. Namun, keberlanjutan program perlu disertai evaluasi terhadap capaian, kendala pelaksanaan, kebutuhan anggaran, serta manfaat yang telah dirasakan masyarakat.

Program strategis yang masih berjalan perlu dipetakan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Program yang menyangkut keselamatan masyarakat, akses kesehatan, kondisi jalan, pendidikan, dan kebutuhan dasar harus memperoleh perhatian sesuai kondisi lapangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bekasi juga perlu menyampaikan informasi mengenai program prioritas, anggaran, target penyelesaian, serta perkembangan pelaksanaannya secara terbuka. Langkah tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana janji pembangunan diterjemahkan menjadi kebijakan dan hasil kerja yang nyata.

Pengawasan tidak cukup dilakukan melalui laporan administratif. Bupati bersama jajaran OPD perlu turun langsung ke lapangan, mendengarkan keluhan warga, memeriksa kualitas pekerjaan, dan memastikan persoalan yang ditemukan memperoleh tindak lanjut. Keterlibatan DPRD, aparat pengawasan, masyarakat, dan media juga diperlukan untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.

Amanah Kepemimpinan dan Harapan Masyarakat

Pelantikan Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif membawa harapan sekaligus tanggung jawab besar. Sisa masa jabatan 2025–2030 harus dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan publik, menuntaskan program prioritas, serta menyelesaikan persoalan daerah yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Arahan Gubernur Jawa Barat menjadi pengingat bahwa besarnya potensi ekonomi dan kemampuan fiskal daerah perlu diimbangi dengan kualitas pelayanan, pemerataan pembangunan, dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Keberhasilan kepemimpinan tidak semata-mata diukur dari banyaknya program yang diumumkan, tetapi juga dari ketepatan pelaksanaan, keterbukaan penggunaan anggaran, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Masyarakat Kabupaten Bekasi kini menantikan langkah konkret pemerintah daerah dalam menjawab persoalan jalan rusak, akses kesehatan, mutu pendidikan, kesempatan kerja, penguatan UMKM, serta kebersihan dan penataan lingkungan. Seluruh persoalan tersebut membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor, dan pengawasan yang konsisten.

Amanah sebagai Bupati Bekasi bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab untuk memastikan pembangunan berjalan secara adil dan pelayanan pemerintah dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Komitmen mewujudkan Kabupaten Bekasi yang Bangkit, Maju, dan Sejahtera pada akhirnya harus dibuktikan melalui kerja nyata, hasil yang terukur, dan keberpihakan terhadap kebutuhan warga.

(Adv)