Kapak Bekasi Jadi Andalan Tekan Kemiskinan dan Stunting, Fadly Dorong Kolaborasi Pentahelix

Kabupaten Bekasi, Bintang_Save.Com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi terus memperkuat strategi pembangunan sumber daya manusia melalui perencanaan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penurunan angka kemiskinan, serta percepatan penanganan stunting guna mewujudkan pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Bekasi, Fadly Marisatrio, S.E., M.IP., mengatakan bahwa pencapaian target pembangunan tersebut membutuhkan sinergi kuat antarperangkat daerah serta keterlibatan berbagai elemen masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat berbincang di ruang kerjanya, Senin (2/11/2026). Menurut Fadly, perencanaan pembangunan harus diarahkan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kualitas hidup masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Kapak Bekasi Perkuat Kolaborasi Pentahelix

Salah satu inovasi strategis yang dikembangkan Bappeda Kabupaten Bekasi adalah Kapak Bekasi atau Kolaborasi Aksi Pentahelix Kabupaten Bekasi. Program ini mengintegrasikan lima unsur utama, yakni pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan media untuk mempercepat penanganan kemiskinan serta stunting.

Fadly menjelaskan, pemerintah daerah tidak dapat sepenuhnya mengandalkan kemampuan anggaran daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Karena itu, potensi dan sumber daya dari berbagai pihak perlu dioptimalkan melalui kerja sama yang terarah dan berkelanjutan.

Kabupaten Bekasi yang memiliki kawasan industri besar dinilai menyimpan potensi kontribusi dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dukungan tersebut diharapkan dapat diarahkan pada kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, penanganan stunting, dan pengentasan kemiskinan.

Selain dunia usaha, perguruan tinggi juga didorong berkontribusi melalui penelitian, inovasi, pendampingan masyarakat, serta pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik di desa-desa yang membutuhkan intervensi pembangunan.

Sementara itu, masyarakat dapat berperan melalui komunitas sosial dan gerakan kemasyarakatan. Media turut menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi, edukasi, serta meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pencegahan stunting dan penanggulangan kemiskinan.

Fadly menyampaikan, inovasi Kapak Bekasi turut mengantarkannya meraih predikat ASN Inovatif Terbaik di Kabupaten Bekasi dan masuk enam besar pada tingkat Provinsi Jawa Barat.

Penanganan Stunting Berbasis Data dan Kebutuhan Masyarakat

Dalam upaya mempercepat penurunan stunting, Bappeda Kabupaten Bekasi mendorong pelaksanaan program lintas sektor yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan ketepatan sasaran. Intervensi dilakukan melalui pemenuhan gizi, pelayanan kesehatan, serta dukungan sektor lain sesuai kondisi dan kebutuhan kelompok sasaran.

Salah satu potensi kolaborasi yang dikembangkan adalah pemanfaatan sektor perikanan untuk mendukung pemenuhan gizi anak. Melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, hasil produksi perikanan dapat dioptimalkan sebagai sumber pangan bergizi bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus dalam penanganan stunting.

Menurut Fadly, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh ketepatan perencanaan, akurasi data penerima manfaat, serta kesesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan dan tujuan pembangunan.

Karena itu, setiap program harus memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, dan mekanisme evaluasi berkala agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerataan Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas

Bappeda Kabupaten Bekasi juga terus mendorong pemerataan pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.

Berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang selanjutnya dibahas bersama perangkat daerah untuk menentukan skala prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Fadly mengakui bahwa tidak seluruh usulan desa dan kecamatan dapat direalisasikan sekaligus. Keterbatasan anggaran serta perbedaan tingkat urgensi menjadi sejumlah pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan.

Oleh sebab itu, Bappeda terus melakukan koordinasi dan asistensi bersama perangkat daerah agar program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak optimal.

Di sektor pendidikan, kebutuhan rehabilitasi sekolah dan peningkatan sarana prasarana pendidikan dikoordinasikan bersama Dinas Pendidikan serta perangkat daerah yang menangani pembangunan infrastruktur.

Bappeda juga mendorong pemanfaatan forum CSR untuk memperluas dukungan terhadap pembangunan fasilitas pendidikan. Fadly mencontohkan kontribusi sejumlah perusahaan di kawasan industri, termasuk Jababeka, dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi.

Sementara di bidang kesehatan, pemerataan akses pelayanan terus diperkuat melalui dukungan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, kebutuhan penambahan fasilitas kesehatan masih menjadi perhatian serius. Fadly memperkirakan Kabupaten Bekasi masih membutuhkan sekitar 50 puskesmas tambahan untuk memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang memadai.

Keberadaan klinik swasta yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan turut membantu memperluas akses pelayanan. Namun, penambahan fasilitas kesehatan tetap menjadi salah satu kebutuhan yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.

Evaluasi Berkala untuk Memastikan Target Pembangunan

Dalam memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana, Bappeda Kabupaten Bekasi melakukan evaluasi terhadap capaian indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Evaluasi dilakukan untuk mengukur kesesuaian antara target pembangunan, alokasi anggaran, dan hasil pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah.

Fadly menjelaskan, evaluasi dilaksanakan setiap tiga bulan guna mengidentifikasi kendala, mengukur perkembangan capaian, serta merumuskan langkah perbaikan apabila terdapat target yang belum terpenuhi.

Perangkat daerah terkait diminta menyampaikan penjelasan mengenai hambatan pelaksanaan program sehingga strategi dan langkah tindak lanjut dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses perencanaan dan evaluasi harus berlandaskan data yang akurat, terutama dalam menentukan sasaran program penanganan stunting dan kemiskinan.

Penggunaan anggaran juga harus memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan pembangunan dan indikator yang ingin dicapai, sehingga pelaksanaan program tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran maupun pemenuhan administrasi.

Fadly menambahkan, fungsi Bappeda dalam evaluasi berfokus pada aspek perencanaan, koordinasi, pemantauan indikator, dan penilaian pencapaian target pembangunan sesuai tugas dan kewenangannya, sementara pengawasan teknis di lapangan dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.

RPJMD Jadi Arah dan Pedoman Pembangunan Daerah

Fadly berharap seluruh perangkat daerah dapat konsisten menjadikan RPJMD sebagai pedoman utama dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan.

Dokumen tersebut menjadi landasan arah kebijakan sekaligus memuat target pembangunan yang harus diwujudkan selama periode kepemimpinan kepala daerah.

Menurutnya, setiap program harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, memperhatikan pemerataan pelayanan, serta mengedepankan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Evaluasi pada akhir periode RPJMD nantinya menjadi salah satu instrumen penting untuk mengukur sejauh mana target pembangunan daerah telah tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui perencanaan berbasis data, evaluasi berkala, serta penguatan kolaborasi lintas sektor, Bappeda Kabupaten Bekasi optimistis upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, percepatan penanganan stunting, serta pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan media melalui Kapak Bekasi diharapkan menjadi kekuatan bersama dalam mewujudkan pembangunan manusia yang lebih merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing Kabupaten Bekasi menuju masa depan yang lebih baik.

(TS)