Momentum Hari Ibu, Rumah Hebat Nusantara Tempuh Jalur Konstitusi untuk Sampaikan Surat kepada Presiden

JAKARTA, bintang-save.com— Senin, 22 Desember 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Ibu, Rumah Hebat Nusantara (RHN) memilih langkah simbolik: menyerahkan Surat Permohonan Penyampaian Surat untuk Presiden Republik Indonesia ke Kementerian Sekretariat Negara. Bagi RHN, ini bukan sekadar administrasi, melainkan doa kolektif agar “Ibu Pertiwi” pulih setelah rentetan bencana melanda Indonesia.

“Ini panggilan nurani untuk memulihkan harapan bangsa,” demikian pernyataan internal RHN.

Langkah mereka ditempuh melalui kerangka hukum yang jelas. RHN merujuk UUD 1945 Pasal 4 ayat (1) mengenai kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, serta Perpres 24/2015 tentang fungsi Kementerian Sekretariat Negara. Dengan dasar tersebut, RHN mengirim surat secara resmi—menghindari manuver politik, memilih aturan negara.

Sekretaris Jenderal RHN, R. Umar Sasana, RMH, menegaskan bahwa sikap ini adalah pilihan etis.

“Kami memilih jalan konstitusi—jalan yang santun dan beradab. Di sanalah suara nurani bangsa semestinya berlabuh,” ujar Umar usai menyerahkan surat.

Umar kemudian membeberkan kronologi amanah yang ia emban. Pertengahan November 2025, ia menerima pesan untuk “merapat”. Pada 18 November, ia diminta mengambil sebuah surat penting yang dititipkan melalui figur bernama Pangeran Droni. Syaratnya jelas: surat tersebut harus disampaikan untuk Presiden Prabowo Subianto melalui jalur resmi negara.

Amanah itu kembali dikukuhkan pada 6 Desember 2025. Umar menerima langsung surat dari Pangeran Droni dengan instruksi yang sama—hormati etika negara, hormati prosedur, dan pastikan pesan kebangsaan disampaikan tanpa dipelintir jalur informal.

Melalui permohonan resmi kepada Menteri Sekretariat Negara, RHN meminta fasilitasi penyampaian surat kepada Presiden sesuai aturan perundang-undangan. RHN ingin proses itu tercatat, legal, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi Umar, pilihan Hari Ibu bukan kebetulan. Ia menautkan perayaan itu dengan kondisi bangsa.

“Hari ini kami mengetuk pintu negara dengan doa dan harap: semoga Ibu Pertiwi yang terluka segera dipulihkan. Negara hadir bukan hanya sebagai pengelola, tetapi pelindung dan penguat daya hidup rakyat,” ujarnya.

RHN berharap proses ini menjadi jembatan: amanah moral bertemu kebijakan negara. Di tengah bencana dan guncangan sosial, mereka ingin menunjukkan bahwa ruang pemulihan tetap ada—melalui hukum, etika, dan tata kelola negara.

Pesan Umar menutup langkah tersebut dengan tegas: harapan tetap punya jalan—jalan konstitusi, jalan kemanusiaan, jalan pemulihan bangsa. (Ccp/CP)